FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, mengkritik sikap Presiden Jokowi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal Calon Gubernur (Cagub).

Guntur Romli menyebut sikap orang nomor satu di Indonesia itu mencla-mencle menyusul adanya rencana revisi Undang-Undang (UU) Pilkada.

Ia menyoroti ketidakkonsistenan dalam menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dianggap final dan mengikat, namun kini seolah diabaikan.

"Mencla-mencle. Ketika putusan MK menguntungkan dirinya, keluar kata-kata sakti, bahwa putusan MK itu final dan mengikat," ujar Guntur Romli dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (22/8/2024).

Namun, Guntur Romli menilai sikap Jokowi berubah ketika putusan MK dianggap tidak menguntungkan.

"Tidak ada lagi kata-kata sakti, putusan MK itu final dan mengikat, yang keluar seolah-olah menghormati dua lembaga," cetusnya.

Ia menyindir Badan Legislasi (Baleg) DPR yang terlihat melawan putusan MK dalam rencana revisi UU Pilkada.

"Ketika putusan MK tidak menguntungkan dirinya, tapi malah dilawan Baleg di DPR," Guntur Romli menuturkan.

Guntur Romli juga memperkirakan bahwa pada akhirnya, pihak yang mendukung revisi ini akan mengikuti dan mengesahkan versi yang diusulkan oleh Baleg DPR, meskipun bertentangan dengan keputusan MK.

"Yang ujung-ujungnya kita akan tahu, dia akan ikut dan mengesahkan yang versi Baleg DPR yang melawan putusan putusan MK," tandasnya.

Sebelumnya, di berbagai platform Media Sosial (Medsos), netizen Indonesia gencar membagikan gambar lambang Burung Garuda dengan latar belakang biru dan tulisan 'Peringatan Darurat'.