Saat Pedemo Bawa Boneka "Pocong Jokowi" dan Keranda, Simbol Matinya Demokrasi... Editor KOMPAS.com - Sejumlah properti dibawa pedemo "Tolak Revisi UU Pilkada " di sejumlah daerah, Kamis (22/8/2024). Di Solo , Jawa Tengah, massa membawa boneka "pocong Jokowi" saat berunjuk rasa di Bundaran Gladak. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Agung Lucky Pradita mengatakan, boneka tersebut merupakan simbolisasi kematian demokrasi dan konstitusi di Indonesia. "Karena hari ini demokrasi sudah diacak-acak dan bisa dibilang mati juga. Tidak berjalan dengan semestinya karena ada salah satu pihak merusak demokrasi hari ini," ujarnya di sela aksi. Setelahnya, massa membakar boneka itu di depan Balai Kota Solo. Saat boneka terbakar, massa bersama-sama menyanyikan "Indonesia Raya".
Di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), massa dari BEM Sumsel mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel sambil memanggul properti berbentuk keranda bertuliskan "Matinya Demokrasi". Dalam orasinya, mahasiswa menyebut bahwa demokrasi di Indonesia telah mati, seiring langkah DPR RI yang hendak melakukan revisi UU Pilkada meski sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami ucapkan turut berduka cita atas matinya demokrasi Indonesia," ucap Feri, seorang pedemo saat berorasi. Aksi pada Kamis ini, kata Feri, merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya DPR RI terkait pengesahan RUU Pilkada. Sementara itu, di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, massa yang semula berorasi di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya, diizinkan masuk ke ruang paripurna untuk menyampaikan aspirasinya. Di dalam ruang itu, massa melakukan aksi teatrikal mengirim boneka mayat. "Kami sengaja mengirim boneka mayat ini untuk mengingatkan bahwa proses demokrasi di Indonesia telah mati. Aksi kami ini serentak di seluruh Indonesia," ungkap Ridwan, salah satu koordinator aksi lapangan.   Sambil berteatrikal, massa juga berorasi menolak pengesahan revisi UU Pilkada oleh DPR RI. Aksi teatrikal itu ditutup dengan tabur bunga dan berdoa. Untuk diketahui, mahasiswa di sejumlah daerah menggelar aksi untuk mengawal putusan Makhamah Konstitusi (MK) Nomor: 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor: 70/PUU-XXII/2024 tentang perubahan ambang batas calon kepala daerah. Namun, DPR RI berencana menolak putusan tersebut dan merevisi UU Pilkada. Langkah itu disambut warganet dengan memasang gambar maupun video " Peringatan Darurat ". Hingga kemudian gerakan virtual itu bermuara pada aksi turun ke jalan. Sumber: (Penulis: Fristin Intan Sulistyowati; Aji YK Putra, Irwan Nugraha | Editor: Sari Hardiyanto, Teuku Muhammad Valdy Arief, David Oliver Purba) Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.