Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com. KPU Kabupaten Sukoharjo selesaikan coklit DPS Pilkada 2024 Dalam Negeri    Sigit Kurniawan    Senin, 19 Agustus 2024 - 16:58 WIB

Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024 sebanyak 685.670 orang. DPS Pilkada ini lebih banyak dibandingkan dengan DPT Pemilu 2024 sebanyak  678.576 pemilih atau bertambah sekitar 8 ribu pemilih dibandingkan Pemilu serentak lalu.

Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo, Arief Wicaksono mengatakan, DPS Pilkada yang ditetapkan merupakan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) KPU beberapa waktu lalu. Data tersebut merupakan data turunan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kemudian dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

Pihaknya menerima data awal berupa Daftar Potensial Pemilih sebanyak 688.725 pemilih. Kemudian dalam tahap coklit dicoret sebanyak 6.690 pemilih karena tidak memenuhi syarat (TMS). "Pencoretan data berdasarkan sejumlah faktor sesuai aturan yang telah ditetapkan," kata Arief.

Ia menambahkan, data dinyatakan TMS karena beberapa faktor yakni adanya data ganda, invalid, meninggal dunia, dan masih menjadi TNI/Polri aktif. DPHP melalui rapat pleno rekapitulasi hasil coklit secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dengan penetapan DPS sebanyak 685.670 pemilih Pilkada 2024.

Karena sifatnya sementara, data masih sangat dinamis bisa bertambah atau juga berkurang setelah dilakukan pencermatan oleh masyarakat setelah tahap publikasi. "DPS akan dicetak dan ditempel ke seluruh desa dan kelurahan agar warga bisa memberikan masukan," tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Senin (19/8).

Disampaikan Arief, kecamatan dengan pemilih terbanyak di Sukoharjo ada di Kecamatan Grogol dengan jumlah pemilih mencapai 90.041 orang. Dan dari 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo, Kecamatan Bulu memiliki jumlah pemilih paling sedikit, yakni 28.794 orang.

Hasil penetapan DPS akan laporkan ke KPU provinsi Jawa Tengah melalui rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Kemudian diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Masyarakat bisa mencermati secara langsung dan memberikan masukan agar tidak ada data tercecer.

Sumber : Radio Elshinta