Gelar Pertemuan Tertutup di Ponpes Tebuireng, Ratusan Kiai Sepakati 2 Hal soal PKB Editor KOMPAS.com - Para kiai Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan secara tertutup di Pondok Pesantren (Ponpes) Tebuireng, Jombang , Jawa Timur, Senin (12/8/2024).  Pertemuan yang membahas soal keresahan para kiai terkait Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) dihadiri Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz.  Lalu para kiai dari unsur Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, juga Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Tim panitia khusus (pansus) pertemuan memaparkan ada dua kesepakatan yang dihasilkan oleh para kiai. Salah satu kesepakatan itu adalah rekomendasi perbaikan PKB yang diakui memiliki hubungan historis dengan PBNU .  “Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini. Yakni, pertama para kiai-kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” kata KH Anwar Iskandar melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin petang. “Usulan kedua agar PBNU segera melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka ndandani (memperbaiki) PKB ke depan,” lanjut Kiai Anwar yang menjadi Tim Panitia Khusus (Pansus) pertemuan itu.  Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU, KH Amin Said Husni, mengungkapkan, salah satu alasan pertemuan itu karena muncul keresahan terkait beberapa perubahan fundamental yang dilakukan PKB.  Perubahan itu dinilai tidak sesuai lagi dengan saat awal berdiri. Dia menjelaskan, PKB sebagai partai yang didirikan PBNU, struktur kepengurusannya dari pusat hingga daerah hampir sama dengan struktur di NU.  Lalu dalam struktur NU, sebut Husni, ada istilah rais syuriah sedangkan di PKB ada dewan syuro. Keduanya memiliki peran sangat penting dalam pengambil kebijakan.  Namun, ujar dia, peran-peran penting dewan syuro dalam struktur PKB telah dikebiri, padahal seharusnya berada posisi paling penting dan penentu kebijakan.  “Dulu (kewenangan Dewan Syuro) sama dengan (Rais Syuriah) NU, malah (dulu) calon ketua dewan tanfidz harus seizin dewan syuro. Tapi sekarang ketua dewan tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini ketua umum,” ujar Amin Said Husni. Dia menuturkan, keputusan organisasi harusnya juga sama dengan Nahdlatul Ulama, yakni harus ada tandatangan empat orang yang terdiri dari ketua dewan syuro, sekretaris syuro dan ketua dewan tanfidz serta sekretaris tanfidz.  “Tapi sekarang dewan syuro tidak lagi harus tanda tangan di PKB,” ungkap Husni. (Penulis: Moh. Syafií | Editor: Andi Hartik)     Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.