Ternate, Beritasatu.com - Kodam XVI Pattimura menyerahkan 645 personelnya dalam rangka bawah kendali operasi (BKO) kepada Polda Maluku Utara. BKO ratusan personel itu, untuk ditempatkan di sejumlah wilayah rawan gangguan keamanan saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Penyerahan ratusan personel BKO dari TNI ini berlangsung di lapangan Ngaralamo, Kota Ternate, dengan menggelar apel pasukan bersama, Jumat (9/8/2024). Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Syafrial secara resmi melepaskan personel ke Polda Maluku Utara yang diterima langsung Kapolda Irjen Pol Midi Siswoko.

Syafrial menjelaskan, Provinsi Maluku Utara menduduki posisi ketiga dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) kategori rawan tinggi dengan nilai 84,86% yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelang Pilkada 2024.

"Kita BKO sebanyak 645 personel TNI kepada Polda Maluku Utara dalam rangka bantuan TNI kepada Polri untuk Pilkada 2024," katanya.

Syafrial memaparkan, wilayah pengamanan Kodam Pattimura meliputi Maluku dan Maluku Utara. Jelang Pilkada 2024 ini, pihaknya menyiagakan 4.612 personel.

"Saya masih punya cadangan 600 personel yang ada di Ambon dari pasukan tempur. Saya juga siapkan manakala terjadi sesuatu hal dan perlu pengerahan pasukan bisa ke wilayah Maluku dan Maluku Utara," tegasnya.

Selain penyerahan pasukan BKO TNI, Pangdam bersama Irjen Pol Midi Siswoko juga secara bersama-sama melepaskan tim patroli sebagai tanda dimulainya pengamanan gabungan Pilkada 2024 di Maluku Utara.

Sementara itu, Irjen Pol Midi Siswoko mengatakan, dengan tambahan personel BKO dari Kodam XVI Pattimura ke Polda Maluku Utara tentu menambah kekuatan pengamanan pilkada dan akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan di lapangan.

"Ini bisa kita manfaatkan secara efektif dan efisien nantinya pada setiap tahapan pilkada. Kemungkinan bisa sampai tahun depan karena bisa saja masih ada sengketa pilkada. Nanti ada penetapan pada 2025 sehingga pelaksanaan BKO ini juga kemungkian besar sampai 2025," ungkapnya.

Midi menuturkan, Polda Maluku Utara telah memetakan wilayah-wilayah rawan gangguan keamanan saat pilkada dari kabupaten hingga kecamatan.

"Nanti kita lihat potensi ancaman yang kemungkinan akan terjadi karena kita juga sudah melakukan pemetaan wilayah per kabupaten hingga kecamatan. Nanti daerah-daerah yang tingkat kerawanannya tinggi pasti kita manfaatkan BKO dari TNI," jelasnya.

Midi menambahkan, Polda Maluku Utara tidak menutup kemungkinan meminta bantuan penambahan pasukan ke Mabes Polri.