DPRD Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Tingkatkan Dana Operasional Kader Dasawisma Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ali Muhammad Johan meminta Pemprov DKI menaikkan dana operasional kader dasawisma karena beban kerjanya cukup tinggi. Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat itu mengatakan, tugas kader dasawisma selalu berada di tengah masyarakat dan menjadi ujung tombak layanan di tingkat Rukun Tetangga (RT). "Kalau selama ini mereka hanya menerima Rp 500.000, mungkin bisa menaikkan dana operasional mereka menjadi Rp 1 juta per bulan. Beban kerja mereka cukup luas," kata Ali dikutip dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024). Ali menuturkan, kader dasawisma menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta. Setelah ditelaah, beban kader dasawisma cukup tinggi. Mereka bertanggungjawab kepada 10 hingga 20 rumah untuk menyampaikan informasi program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). "Saya harap, Pemprov bisa menyesuaikan dana operasional mereka karena memang beban kerjanya luas, wajar juga ada kenaikan OP bagi dasawisma," ujarnya. "Tentu kenaikan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tambahnya. Ali mengatakan, permintaan itu bukan tanpa alasan. Kata Ali, ia menerima banyak keluhan dari para kader dasawisma. "Mereka mengeluhkan kecilnya dana operasional yang mereka terima. Ujung-ujung minta dinaikkan," ucapnya. Untuk diketahui, kader dasawisma bertugas untuk mencegah tindak pidana dalam rumah tangga sesuai Undang-Undang No 23 Tahun 2023 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. "Mereka selalu dituntaskan untuk mengingatkan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan," ujar Ali. Kader dasawisma akan diberikan dana operasional jika memiliki surat tugas lurah, melaksanakan tugas dan fungsinya, dan melaporkan hasilnya ke sistem Carik Jakarta. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.