Jakarta, Beritasatu.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) angkat bicara soal rencana 500 relawan yang akan berangkat ke Ibu Kota Negara (IKN). Projo memastikan perjalanan tersebut menggunakan uang masing-masing organisasi relawan dan tidak menggunakan uang APBN.

Bendahara Umum Projo Panel Barus mengatakan, kedatangan para relawan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya pastikan kami kelola secara mandiri ya, tidak ada uang negara yang kita sentuh untuk perjalanan, kita lakukan secara mandiri, kita urus tiket sendiri, kita urus makan sendiri, kita buka dapur umum nanti di sana. Ini perlu saya tegaskan, kita memenuhi undangan Pak Presiden, tetapi semuanya kita kelola sendiri," ujarnya di kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Panel mengatakan, perjalanan relawan ke IKN sama seperti perjalanan spiritual bersama Presiden Jokowi.

"Perjalanan relawan Jokowi ke IKN ini, begitu penting ini menjadi semacam perjalanan spritual buat kami ya, kenapa begitu? Karena kita telah membersamai Pak Jokowi ini sejak 2014 dan mengakhirinya pada Oktober 2024. Kami mengawalinya bersama Pak Jokowi dengan sebuah harapan baru, 2014 kita mengawalinya dengan sebuah harapan baru, harapan Indonesia bisa berubah, itu kita awali," ungkapnya.

"Bersama Pak Jokowi kita mengakhirinya dengan mempersembahkan sebuah Ibu Kota baru, Ibu Kota Nusantara yang menjadi sebuah monumen, titik tolak kemajuan sebuah bangsa. Jadi ini semacam perjalanan spiritual buat kita semua," tambahnya.

Menurut Panel, IKN telah mengubah orientasi pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris dengan Ibu Kota yang baru. Dia mengajak seluruh elemen bangsa mendukung pembangunan IKN dan tidak terjebak dalam polemik teknis yang bisa mengganggu pembangunan IKN.

"Ini (IKN) mengubah wajah Ibu Kota yang ditinggalkan oleh kolonialisme menjadi  sebuah Ibu Kota yang merdeka, yang futuristik, menjadi simbol kemajuan, menjadi simbol roket yang akan melesat, Indonesia. Jadi saya pikir kita semua harus mendukung ini, jangan kemudian berdebat teknis bahwa pembangun IKN dipaksakan begini-begitu, ada yang lebih penting," pungkas Panel.