Janji Beri Bansos ke Difabel di Cakung, Heru Budi: Kami Data, Seminggu Selesai Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji bakal memberikan bantuan sosial kepada 90 persen penyandang disabilitas yang disebut tak pernah terima bantuan dari pemerintah di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera mendata warga penyandang disabilitas dan melakukan verifikasi agar bantuan sosial tepat sasaran. "Kami data dulu, kami cleansing mana yang benar, kami verifikasi sangat gampang kalau diberikan by name by address , seminggu selesai," imbuh Heru kepada awak media ketika ditemui di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024). Heru belum mengetahui penyebab para penyandang disabilitas di Cakung itu belum menerima bansos . Dia mengaku belum menerima data tersebut dari Pemerintah Kota Jakarta Timur. "Ya saya enggak tahu (kenapa 90 persen penyandang disabilitas belum dapat bansos), data itu harus disampaikan kepada kami dulu, itu belum sampai," ujar dia. Terkait dengan penerimaan bansos, Pemprov DKI dapat dengan mudah mengetahui kesesuaian data penduduk dengan kondisi nyata di lapangan. Pemprov DKI memiliki data kependudukan yang sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). "Kami punya data kependudukan, sinkron dengan Bapeda Pajak, sinkron dengan sistem DTKS, dengan P3KE, sinkron dengan PLN, sinkron dengan kepemilikan aset," tuturnya. Sebelumnya diberitakan, anggota Koalisi Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Disabilitas, Ariyani mengungkapkan, sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. "Jumlah penyandang disabilitas yang tidak pernah menerima bantuan sosial 4.723 atau 90 persen orang, yang pernah dapat (bansos) 550 orang atau 10 pesennya," kata Ariyani di Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024). Adapun bansos yang diterima oleh sekitar 10 persen penyandang disabilitas terdiri dari alat bantu kacamata, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, sepatu khusus, alat peraga, alat bantu dengar, juru bahasa isyarat, komputer bicara, dan bantuan sosial lainnya. Selain soal bansos, ada juga 403 orang atau 8 persen penyandang disabilitas yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ariyani meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas untuk didata dengan baik sebagai warga negara Indonesia (WNI). Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.