Pengamat Ekologi Kecam NU dan Muhammadiyah Kelola Tambang Tim Redaksi SEMARANG, KOMPAS.com - Pengamat politik ekologi Universitas Diponegoro (Undip), Hendra Try Ardianto mengecam sikap ormas keagamaan, khususnya Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang menerima hibah dari pemerintah. Pasalnya dalam sejumlah proyek strategis nasional, warga nahdliyin kerap menjadi korban dampak penambangan yang sembrono dan merusak lingkungan. "Kita dalam perspektif publik, mestinya negara harus hati- hati, implikasinya agak panjang itu. Contohnya, NU sendiri korban tambang , cek aja di Jawa. Wadas, Kendeng, Tumpang Pitu Banyuwangi, di mana-mana," ujar Hendra dalam Workshop bertajuk ‘Bacaan Bumi: Pemikiran Ekologis untuk Indonesia’ di Kampus Undip, Kamis (1/8/2024) siang. Dia mengetahui hal itu karena selama ini warga terdampak melakukan perlawanan terhadap proyek yang merusak alam itu dengan melakukan ritual ibadah khas NU. "Saya bisa mengatakan itu adalah orang-orang nahdliyin, kenapa saya tau? Karena sampai detik ini mereka baca manaqib, ritual ritual kenahdliyinan, itu di mana mana," lanjutnya. Menurutnya, dengan menerima pemberian terkait tambang itu, dapat menimbulkan konflik antara para petinggi NU yang berkepentingan mengelola tambang dan warga nahdliyin, khususnya mereka yang terdampak aktivitas tambang. "Dengan membawa ormas ke dalam pengelolaan tambang, itu kaya membuat vis avis (berhadapan langsung petinggi dan warga NU). Titik problem di kalangan anak NU sendiri jadi polemik. Banyak anak NU yang menolak, karena sisi kemudharatannya lumayan besar dari manfaatnya," jelasnya. Tak hanya NU, dia juga menyayangkan sikap Muhammadiyah yang belakangan menerima pemberian tambang dari pemerintah. "Poin saya, apa yang dilakukan ormas, entah Muhammadiyah atau NU, tidak boleh menghajar rakyatnya sendiri, atau menghajar jamaahnya sendiri," tegasnya. Kendati kedua ormas mengaku akan melakukan aktivitas tambang yang sesuai dengan standar operasioal (SOP) agar tidak merusak alam dan merugikan warga setempat, dia ragu hal tersebut dapat terealisasi. Pasalnya BUMN yang sebelumnya telah menerima tambang dari pemerintah saja dinilai tidak cukup berhasil dalam pengelolaan. Apalagi ormas yang tidak membidangi sektor tersebut. "Sekarang ada opsi diberikan pada komunitas, atau ormas, bisa dalam bentuk koperasi, PT, CV. Yang dulu saja menurut riset Jatam itu enggak sukses-sukses amat," kecamnya. Belum lagi, rekam jejak Indonesia terkait praktik pertambangan dinilai sangat buruk dan jauh dari kata ideal. Bahkan banyak catatan korupsi di sektor pertambangan. "Lebih lebih lagi kita itu kan disoorot dunia dengan pengelolaan mining yang sangat buruk sekali kan. Coba deh negara mana yang mengatakan Indonesia itu memiliki good practice dalam pengelolaan maining (pertambangan)? Enggak ada," tandasnya. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.