Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggencarkan sosialisasi kepada warga terkait pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kalau mereka sepakat nanti diusulkan ke BBWSC terkait pembebasan lahan, nanti dari kementerian pun akan mengiringi fisiknya jadi nyambung dan kolaborasi," ujar Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Selatan Santo di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat.

Dia mengungkapkan bahwa normalisasi
Sungai Ciliwung bisa menjadi percontohan sungai yang ada di Jakarta. "Mudah-mudahan untuk Kali Ciliwung menjadi salah satu ini 'pilot project' dari 13 sungai yang melintasi DKI," katanya.

Dikatakannya bahwa rata-rata banjir yang terjadi di Jaksel, yakni lantaran limpasan atau yang berasal dari aliran limpasan permukaan dan banjir kiriman.

"Rata-rata genangan yang ada di Jakarta Selatan ini itu karena limpas, karena kondisi sungai atau kali ini belum teknis," ujarnya.

Dalam program normalisasi itu, SDA Jaksel berkolaborasi dengan BBWS Ciliwung-Cisadane Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Sungai Ciliwung memiliki hulu di Bogor, Jawa Barat, dan membentang sepanjang kurang lebih 120 kilometer hingga hilirnya di pantai utara Jakarta.

Sungai ini mengalami penyempitan karena terdapat bangunan di bantaran sehingga kerap menjadi penyebab banjir di Ibu Kota.

Sejak tahun 2014, pemerintah berupaya menormalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33 kilometer dan hingga kini sudah 16 kilometer yang telah selesai dinormalisasi. Sisanya 17 kilometer dalam proses pekerjaan dan pembebasan lahan.

Pengendalian ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal, yaitu 35-50 meter.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024