Jika tidak ada yang dipersulit, kata Wahab, maka Muhammadiyah dalam mengelola tambang nantinya tidak akan menemukan kesulitan yang berat.

"Karena kalau tidak serumit itu kan mulus-mulus aja kan, biaya juga jadi kecil. Ada namanya pengusaha jalan tol, harus diberikan kemudahan. Tidak boleh ada apa-apa," tukasnya.

"Dan bisa juga para pelaku kebijakan melihat, ini kan ormas, ya sudahlah dibantu sajalah bagaimana memudahkan hal-hal yang memang sudah dimungkinkan untuk dibantu. Bisa saja," sambung dia.

Mantan Bupati Bombana ini bilang, karena Muhammadiyah telah menentukan sikapnya, maka seluruh warga harus menurut.

"Kita berdoa mudah-mudahan semuanya memudahkan jalannya," kuncinya.

Sebelumnya, Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. KH. Haedar Nashir, menegaskan bahwa keputusan Muhammadiyah untuk mengelola tambang bukanlah hasil dari tekanan sosial atau ikut-ikutan.

Keputusan itu ditetapkan melalui pertimbangan matang. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat konsolidasi nasional di Yogyakarta pada 28 Juli 2024.

"Maka kalau toh kami mengambil langkah, mengambil keputusan itu bukan karena ikut ikutan. Atau juga sebaliknya, bukan karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek," kata Prof. KH. Haedar Nashir.

Sementara itu, dalam konferensi persnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mut'i, menyampaikan bahwa keputusan ini dibuat setelah melalui pengkajian komprehensif oleh para ahli dari berbagai bidang.

Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan ketat