Muhammadiyah Bakal Kelola Tambang Batubara Tim Redaksi YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum (Sekkum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebut Muhammadiyah bakal mengelola tambang batu bara. "Memang sementara yang kami terima dari menteri, peraturan pemerintahnya juga menyebut itu (tambang batu bara). Peraturan pemerintah 25 2024 juga menyebut itu," katanya, Minggu (28/7/2024). Saat disinggung soal potensi ekonomi yang kemungkinan didapat oleh Muhammadiyah, Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya tidak berorientasi dengan keuntungan. "Kami tidak berorientasi profit," kata dia. Menurutnya potensi ekonomi yang didapat baru bisa dihitung ketika sudah diberikan kepastian di lokasi mana nantinya Muhammadiyah akan mengelola tambang. "Nah itu yang kami akan tentukan diberi dimana, luasnya berapa. Karena itu nanti yang akan mengerjakan adalah tim yang nanti akan bermitra dengan Muhammadiyah," kata dia. Dia memastikan dalam mengelola tambang Muhammadiyah tak bekerja sendiri dan bakal menggandeng lembaga-lembaga atau perusahaan yang berpengalaman di pengelolaan tambang. "Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan yang memiliki pengalaman di dalam pengelolaan tambang," katanya. Sementara itu Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menambahkan pihaknya menerima tawaran pengelolaan dari pemerintah karena ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. "Jadi Muhammadiyah siap menerima pengelolaan tambang itu karena pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang, banyak lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain yang diberikan hak hukumnya oleh negara," kata Haedar. Lanjut Haedar selama ini pengelolaan atau usaha tambang sering ditemukan masalah, seperti masalah lingkungan. Oleh sebab itu menurut Haedar perlu adanya kajian bahwa usaha tambang adalah usaha yang memiliki peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak, dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan. "Ketiga apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial, dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah juga secara gentleman bertanggung jawab untuk mengembalikan IUP," bebernya. 'Kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini, tapi juga kita menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat pp nomor 25 usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan," imbuhnya.   Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.