PIKIRAN RAKYAT - Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) mengaku "lega" melihat Pemerintah Inggris yang baru akan membatalkan proposal keberatan ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu.

"Menghormati yurisdiksi dan independensi ICC adalah hal yang paling tidak dapat dilakukan pemerintah Partai Buruh untuk menunjukkan komitmen tulus terhadap keadilan dan akuntabilitas," tutur pejabat hukum ICJP, Zaki Sarraf.

"Mereka sekarang harus menghindari lebih lanjut hal-hal yang merusak kredibilitas, dan menegakkan hukum internasional," ucapnya menambahkan.

Awal bulan ini, surat kabar Maariv melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri David Lammy memberikan jaminan kepada Israel penjajah bahwa Inggris akan mempertahankan keberatannya terhadap proposal yang awalnya diajukan oleh pemerintah Konservatif di Downing Street.

Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang oleh jaksa ICC Karim Khan.

Pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar, panglima tertinggi sayap militernya Mohammed Diab Ibrahim al-Masri atau yang lebih dikenal sebagai Mohammed Deif, dan pemimpin politiknya Ismail Haniyeh juga dikenakan permohonan surat perintah penangkapan.

Aplikasi harus disetujui oleh panel hakim ICC, dan pada tahap inilah Inggris telah mengajukan keberatan.

Palestina diterima di ICC pada 2015, dan pada 2021 pengadilan mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyelidiki kejahatan perang di wilayah pendudukan.

Pembatalan Proposal Keberatan

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer akan mencabut sikap keberatan negaranya atas surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC untuk Perdana Menteri Israel penjajah Benjamin Netanyahu. Dia mengatakan, hal itu adalah masalah pengadilan.

Pengumuman tersebut dibuat oleh juru bicara perdana menteri pada Jumat 26 Juli 2024. Inggris menyatakan bakal membatalkan keberatan pemerintah sebelumnya terhadap permohonan jaksa ICC untuk surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu dan menteri pertahanan Israel penjajah, Yoav Gallant.

"Tentang pengajuan ICC, saya dapat mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan mengejar (proposal tersebut). Itu sejalan dengan posisi lama kami bahwa ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan," kata juru bicara itu kepada wartawan.

Sumber-sumber di dalam Partai Buruh juga mengatakan tentang rencana bersama dengan niat untuk membatasi penjualan senjata ke Israel penjajah atas genosidanya di Gaza.

Diprotes Yahudi, Diapresiasi Palestina

Dewan Deputi Yahudi Inggris dan Dewan Kepemimpinan Yahudi mengeluarkan pernyataan bersama, yang mengutuk langkah pemerintah Inggris sebagai "penyesalan dan regresif". Mereka mengatakan, hal itu tampaknya merupakan pembalikan dari "kebijakan luar negeri jangka panjang Inggris".

"Kami prihatin bahwa efek kumulatif dari pengumuman ini, secara berturut-turut, menandakan pergeseran kebijakan yang signifikan, menjauh dari Israel menjadi sekutu utama Inggris. Ini tidak hanya akan menjadi kesalahan strategis, tetapi juga kesalahan moral," ujar pernyataan itu.

Akan tetapi, duta besar Palestina untuk Inggris menyambut baik langkah tersebut.

"Itu adalah langkah signifikan dalam menyelaraskan Inggris dengan supremasi hukum, sistem internasional dan menuju akhirnya meminta pertanggungjawaban Israel setelah beberapa dekade impunitas," katanya.

Partai Buruh telah menghadapi tekanan yang meningkat oleh masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia untuk menangguhkan penjualan senjata ke Israel penjajah.

Politisi senior di partai telah menyatakan keprihatinan bahwa Partai Buruh kehilangan kursi pada pemilihan umum baru-baru ini karena ketidakpuasan di antara pemilih, terutama Muslim Inggris, atas dukungan awal partai untuk genosida Israel penjajah di Gaza.

Lima anggota parlemen independen terpilih pada Pemilu 2024, dengan platform pro-Gaza.

Labour Friends of Israel, sebuah kelompok advokasi tempat Starmer dan Lammy adalah anggotanya, mengatakan bahwa langkah pemerintah "sangat mengecewakan". Mereka juga menuduh pemerintah Inggris ingin melihat Benjamin Netanyahu menghadapi pertanggungjawaban di pengadilan Israel penjajah daripada ICC.

"Kasus kepala jaksa ICC secara moral mencurigakan dan meragukan secara hukum," ucapnya.

"Pengadilan Israel sebelumnya telah mengadili dan memenjarakan para pemimpin paling senior di negara itu. Mereka sudah menyelidiki tuduhan pelanggaran serius yang berkaitan dengan perang. Memang benar bahwa ini diselidiki dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa Israel tidak dapat atau tidak akan menyelidiki dalam kasus ini," tutur Labour Friends of Israel menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Eye.***