FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Hakku Wahab, meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berhati-hati dalam mengelola tambang.

Hal tersebut merupakan respons dari Wahab usai PP Muhammadiyah menyatakan siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan ketat.

"Kalau pimpinan sudah menerima, tentu pertimbangannya jelas, sudah masuk unsur politik dan sebagainya. Dan, pimpinan kita kan lebih arif, lebih tahu. Kita ini sami'na wa ata'na. Tinggal bagaimana dijalankan dengan sikap kehati-hatian," ujar Wahab kepada fajar.co.id, Minggu (28/7/2034) malam.

Diungkapkan Wahab, sebelumnya ia telah menjelaskan terkait aspek teknis, lingkungan, dan apa yang ada di lapangan.

"Lalu, saya juga bicara pada tataran di lapangan, tapi saya awali bisa diterima atau tidak diterima. Tergantung kita sendiri. Kalau memang seperti itu, nanti kan kita lihat blog mana yang mau dikasih. Kan tidak langsung kita iyakan," sebutnya.

Dijelaskan mantan Bupati Bombana ini, nantinya akan ada data awal yang dipelajari kemudian fokus pada lokasi yang akan digarap.

"Setelah itu baru kita eksplorasi. Kemudian selanjutnya apa itu layak atau tidak ditambang, secara ekonomi, teknis, lingkungan," tukasnya.

Wahab berharap, jika nantinya Muhammadiyah masuk, tidak diikuti oleh sejumlah hal yang menjadi rintangan non teknis lapangan.

"Supaya tidak ada biaya tambahan dari biaya ekploitasi. Tentu Muhammadiyah nanti akan mempelajari itu lokasi," imbuhnya.