Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk bangsa dan bukan untuk Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan segelintir elite serta keluarganya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Suleman Tanjung menuding PKB saat ini telah melenceng dari tujuan awal pendirian dan hanya dikuasai segelintir elite serta keluarganya.

"PBNU melihat ada upaya dari segelintir elite PKB yang ingin membelokkan sejarah dan ingin menjauhkan PKB dari NU," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Melihat kondisi tersebut, Suleman menjelaskan, PBNU menginisiasi pembentukan panitia khusus (pansus) tentang PKB.

Dia mengaku, pembicaraan informal dari para pengurus tentang rencana pembentukan pansus atau Tim Lima tentang PKB pun turut mewarnai rapat pleno PBNU yang digelar pada 27-28 Juli 2024.

“Para peserta rapat pleno dalam pembicaraan informal umumnya sepakat PBNU menginginkan agar PBNU menyikapi perilaku dan pernyataan elite-elite PKB," katanya.

Suleman menyatakan, saat penutupan rapat pleno pada Minggu (28/7/2024), PBNU akan mengumumkan pembentukan pansus PKB untuk mengembalikan PKB ke rumah aslinya, yaitu NU.

Dia menyebutkan, pembentukan pansus tersebut dikhususkan untuk elit PKB sehingga para kader PKB di bawah diminta untuk tetap tenang.

“Ingat ya, ini khusus penyikapan terhadap elite PKB,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul telah mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam pansus untuk mengembalikan PKB ke NU.

"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul berpendapat pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu adalah NU.

Tim Lima yang akan dibentuk tersebut akan menyerupai Tim Lima yang dahulu pernah dibentuk PBNU di awal reformasi ketika mendirikan PKB.

Tim Lima itu, kata dia, akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam Kiai Haji (KH) Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"Kami akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini," ungkap Gus Ipul.