“Industri kita ini baru merangkak, oleh karena itu mungkin Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mempunyai kebijakan untuk mengambil barang dari luar dulu, itu sifatnya sementara. Tapi jangan sampai nanti kredibilitas Pak Jokowi yang dipertaruhkan,” tegasnya.

Lanjut Norman mengatakan masyarakat tidak bisa menunggu industri dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan keramik yang mencapai 150 juta m2 pertahun, namun baru terpenuhi hanya 70 juta m2, menjadi konsekuensi logis ketika sementara 80 juta m2 itu ditambal dulu dari impor.

Norman berharap industri dalam negeri bisa menciptakan produk yang berkualitas tapi terjangkau dibandingkan produk dari luar, karena masyarakat pada umumnya tentu lebih memilih keramik yang berkualitas dan harganya lebih murah.

“Dari sisi masyarakat tentu mencari yang lebih murah dan berkualitas, sedangkan bahan baku yang kita sendiri keramik mahal, tapi masyarakat juga butuh, tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan keramik sama kaya beli bawang itu kita ambil dari luar negeri, rakyat kan butuh kalau kita menunggu panen apa mungkin,” ucapnya.

Lebih lanjut Norman menyatakan perdagangan ekspor maupun impor antar negara sudah diatur dalam perdagangan internasional, kerja sama itu harus diikuti oleh kedua negara antara Indonesia dan Cina, jika pemerintah mengenakan tarif tanpa pertimbangan yang matang bisa dibalas oleh negara bersangkutan atau dilaporkan ke WTO.

“Kan kita melihat bangsa satu dengan bangsa yang lain saling berdagang saling bersinergi, jadi harusnya melihat Indonesia secara global, bukan hanya Indonesia negara lain juga melakukan hal yang sama, tapi apa daya kondisinya masih seperti ini,” paparnya.