Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penerimaan Muhammadiyah terkait izin konsesi tambang merupakan upaya pemerataan ekonomi.

Presiden Jokowi mengungkapkan, banyak masukan yang diterima pemerintah terkait izin konsesi tambang yang hanya boleh dilakukan perusahaan besar. Menurut pihak tersebut, sebaiknya organisasi masyarakat (ormas) juga memiliki izin pengelolaan tambang.

“Kita ingin pemerataan ekonomi, kita ingin keadilan ekonomi. Banyak komplain kepada saya, ‘Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gede, perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok’, waktu saya datang ke ponpes berdialog di masjid,” ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Kendati demikian, Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah akan mengawasi dan membuat aturan ketat bagi ormas keagamaan yang ingin mengajukan izin tambang.

Dia mengatakan, ormas keagamaan yang ingin terlibat dalam pengelolaan tambang harus memiliki badan usaha.

“Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang, tetapi bukan ormasnya, melainkan badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi, maupun PT dan CV,” jelasnya.

Presiden menambahkan, pemberian izin konsesi tambang ini tidak harus diikuti semua ormas keagamaan, tetapi hanya bagi ormas yang mau dan sudah memenuhi persyaratan.

“Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong ormas keagamaan tertentu untuk mengajukan itu. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada,” pungkas Jokowi.