Sekelompok anak muda Muhammadiyah yang terdiri dari kader lintas organisasi otonom di bawah Muhammadiyah membuat petisi
yang meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menolak izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Tujuannya untuk menggalang dukungan publik yang lebih luas, lintas kalangan, atau dalam hal ini, “lintas ideologi”.

Hasilnya, hanya dalam waktu tiga hari, petisi yang dibuat di platform change.org itu telah ditandatangani oleh lebih seribu orang. Sebagian besar dari mereka ikut menandatangani sekaligus menuliskan keresahannya dalam kolom dukungan pada petisi tersebut.

Petisi ini kemudian menjadi bukti, mereka yang menyetujui petisi terdiri dari lintas kalangan, bukan hanya yang tergabung dalam struktural
Muhammadiyah.

Selain petisi, kampanye kreatif di media sosial juga disuarakan lewat poster dukungan bertagar #alleyesonmuhammadiyah. Poster ini juga mendapatkan animo yang cukup meriah karena dibagikan hampir ribuan kali oleh pengguna instagram.

Suara dan jejak pendapatnya layak untuk di pertimbangkan pimpinan persyarikatan. Sebab, dukungan demi dukungan dari berbagai kalangan, baik di dalam atau di luar Muhammadiyah, terus ditunjukkan agar Muhammadiyah tidak tergoda oleh tawaran pengelolaan tambang. Selain dukungan, kritik dan kontra-narasi jika Muhammadiyah memutuskan mengelola tambang juga terus berdatangan.

Sebelumnya diberitakan, anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Abdul Rachmat Noer, menyarankan agar Pimpinan Pusat menimbang secara matang tawaran tersebut.