FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dikabarkan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menanggapi isu tersebut, anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Abdul Rachmat Noer, menyarankan agar Pimpinan Pusat menimbang secara matang tawaran tersebut.

"Saya sudah membaca fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang pertambangan. Namun, perlu saya menjelaskan beberapa hal terkait keterlibatan persyarikatan Muhammadiyah dalam usaha pertambangan," ujar Rachmat kepada fajar.co.id, Kamis (25/7/2024).

Mengelola bisnis tambang, kata dia, tidak hanya berhubungan dengan SDM atau teknologi pertambangan tetapi jauh lebih dari itu terkait dengan masalah lingkungan, market, dan seluk beluk bisnis tambang yang dekat dengan bisnis abu-abu.

"Sebagai orang yang pernah bersinggungan dengan bisnis pertambangan, saya berharap Muhammadiyah menimbang secara matang tawaran ini. Masih banyak sektor bisnis prospektif yang dapat dikelola Muhammadiyah dan memberikan keuntungan yang maksimal seperti pertanian, perikanan, fabrikasi, retailer, food and bevarage dan sebagainya," urainya.

Sekjen PP Kerukunan Keluarga Turatea (PP KKT) Jeneponto ini menambahkan, jika pada akhirnya persyarikatan Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang, maka jadilah penambang berkarakter malaikat (jujur, bersih, berintegritas, taat peraturan, menjaga lingkungan) dan siap menghadapi segala macam risiko.