PIKIRAN RAKYAT - Ribuan mahasiswa dan warga di Bangladesh turun ke jalan untuk unjuk rasa menolak kebijakan kuota pekerjaan di sektor pemerintah sekaligus menuntut perbaikan distribusi pekerjaan di pemerintahan.

Mulanya, unjuk rasa itu dilakukan oleh mahasiswa Universitas Dhaka pada 1 Juli 2024. Kemudian, mahasiswa dari universitas elit lainnya juga ikut unjuk rasa.

Unjuk rasa memanas dan diwarnai dengan kekerasan ketika mahasiswa pro-kuota dari partai yang berkuasa, Liga Awami, mulai menyerang para pengunjuk rasa.

Penyerangan itu pun semakin memperburuk situasi. Pemerintah setempat akhirnya menerjunkan polisi dan paramiliter, termasuk unit antiterorisme.

"Polisi memanfaatkan peluru karet, granat suara, dan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, protes terus berlanjut," kata apa yang ditulis The New York Times, dikutip pada Jumat, 19 Juli 2024.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penutupan sekolah dan perguruan tinggi.

Korban Tewas

Untuk mempersulit pengunjuk rasa dalam berorganisasi dan membuat rencana, pemerintah setempat memperlambat konektivitas internet. Hal itu juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran rumor agar tak meluas.

Protes yang semakin menegang dengan kekerasan dalam beberapa hari terakhir itu pun menimbulkan gelombang kemarahan terhadap Perdana Menteri Sheikh Hasina.

Tercatat hingga Kamis, 18 Juli 2024, ada 17 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa.

Tuntutan Mahasiswa

Unjuk rasa tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah soal kuota pekerjaan.

Dijelaskan bahwa Pemerintah Bangladesh memberlakukan kembali sistem kuota lama, yakni menyediakan 30 persen pekerjaan di lingkungan pemerintahan untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.

Menurut para mahasiswa, sistem tersebut membawa ketidak adilan, diskriminatif dan menguntungkan pendukung partai Liga Awami pimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Mereka pun menuntut agar pemerintah memberlakukan sistem prestasi.

Meski peluang kerja sudah meningkat di beberapa bagian sektor swasta, tapi banyak masyarakat yang ingin bekerja di pemerintah karena lebih stabil dan menguntungkan.

Setiap tahunnya, ada 400.000 lulusan yang bersaing untuk mendapatkan sekitar 3.000 pekerjaan dalam ujian pegawai negeri.***