Bukan Cuma Anggaran, DPRD DKI Sebut Jakarta Butuh Persiapan Matang untuk Jadi Kota Global Tim Redaksi JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan, Jakarta membutuhkan persiapan yang matang untuk menjadi kota global , bukan sekadar fokus pada kebutuhan anggaran Rp 600 triliun. Menurut Yuke, Jakarta harus mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, baik dalam persoalan kualitas hidup, bisnis, investasi dan pariwisata. "Anggaran yang besar saja tidak cukup. Pengelolaan kota yang berpikir secara global juga sangat penting," ucap Yuke dikutip dalam keterangannya, Kamis (11/7/2024). Yuke mengatakan, kota global bisa terwujud apabila pemerintah dapat memastikan penggunaan anggaran besar tersebut secara transparan dan tepat sasaran. "Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk merealisasikan visi ini," ujarnya. Yuke berpendapat, mewujudkan Jakarta sebagai kota global membutuhkan investasi yang sangat besar karena Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hanya berkisar Rp 84 triliun per tahun. "Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi," tutur dia. Selain soal investasi, sambung Yuke, fokus pada pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga perlu dilakukan. "Peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus menjadi prioritas dalam upaya memajukan Jakarta sebagai kota global," kata Yuke. Untuk diketahui, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono sebelumnya mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan anggaran Rp 600 triliun untuk mewujudkan rencana menjadi kota global. Besaran anggaran itu diperoleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. "Bappeda telah mengalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia, (Jakarta) membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," kata Joko dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama Kemendagri, melalui kanal YouTube, Selasa (9/7/2024). Joko menuturkan, saat ini APBD DKI Jakarta berkisar antara Rp 80 triliun sampai Rp 84 triliun. Angka itu jauh dari kalkulasi Bappeda. Sebab itu, ia menyebut kekurangan anggaran akan dipenuhi dari alokasi belanja modal. Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa anggaran belanja modal seharusnya mencapai 40 persen. "Gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp 600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen," kata dia. Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.