Artinya ini adalah sesuatu yang strategis, yang harus dijunjung tinggi dan menjadi tugas utamaJakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan agar 35 anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang baru dikukuhkan harus dapat mewujudkan kepastian HAM dan kepuasan dalam pelayanan masyarakat.

"Artinya ini adalah sesuatu yang strategis, yang harus dijunjung tinggi dan menjadi tugas utama," kata Pj Heru di Jakarta, Senin.

Heru menuturkan, 35 anggota Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi DKI Jakarta merupakan pejabat tinggi pratama yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, seperti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), dan lainnya.

Untuk itu kata Heru, dalam menjalankan tugas di masing-masing satuannya, agar seluruh anggota Gugus Tugas dapat mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM);dan bisnis di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Contoh pada ketenagakerjaan, tentunya harus diutamakan hak asasi manusia bagi para pekerja di DKI Jakarta. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan, terkait pelayanan kepada masyarakat dan perizinan rumah sakit agar diperhatikan hak asasi manusianya," tuturnya.

Tidak hanya itu, Pj. Gubernur Heru juga terus mengupayakan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjunjung tinggi hak-hak warga negara dalam berbisnis dan berinvestasi di Jakarta.

Karena kata Heru, salah satu keberlanjutan kota Jakarta menjadi kota global adalah menjunjung tinggi hak-hak warga negara untuk berbisnis di Jakarta, melakukan investasi, dan sebagainya.

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Dhahana Putra mengatakan, permasalahan HAM telah menjadi isu global. Setiap negara Uni Eropa, Amerika, dan Jepang mengharuskan penuntasan bidang HAM. Untuk itu, perlu dilakukan langkah percepatan melalui berbagai strategi.

"Tentunya ada tiga strategi utama untuk menuju itu semua. Seperti peningkatan kapasitas (capacity building), bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga pelaku usaha dan masyarakat, pemetaan regulasi yang tidak sesuai HAM, dan ketiga adalah pemulihan," katanya.

Selain itu, segala aspek bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian harus dilakukan secara selaras agar tidak menyalahi HAM. Dengan demikian, fungsi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dapat berjalan dengan baik.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta tindak 442 jukir liar di minimarket dan ruko
Baca juga: Pemprov DKI kelola kearsipan berkelanjutan
Baca juga: Disdik DKI rutin cek posko PPDB untuk pastikan pelayanan berjalan baik

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024