FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri makin santer dibicarakan. Aplaagi, jadwal pelantikan Prabowo sebagai Presiden RI semakin dekat.

Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun turut membahas isu hangat tersebut di @ReflyHarunOfficial, Rabu (9/10). Dalam pandangannya, Refli Harun menilai bahwa Prabowo Subianto setidaknya juga tersandra dalam membentuk kabinet.

"Dia mencari orang-orang yang barangkali, eh tidak bisa ditolak atau orang yang menjadi bagian dari pemenangannya, walaupun sebenarnya track recordnya tidak baik-baik amat. Cenderung kontroversial, cenderung bermasalah," kata Refli Harun.

Refli Harun juga menyinggung tentang isu Jokowi yang konon menolak calon menteri Prabowo dari PDIP. Refli Harun lantas mengutip berita dari salah satu media, dimana Jokowi dikabarkan menolak calon menteri dari PDIP, hingga respons Puan Maharani.

Terkait hal tersebut, lanjut Refli Harun dalam podcastnya, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani enggan berkomentar panjang. Dia justru meminta awak media menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.

Kembali terkait jatah menteri PDIP pada kabinet Prabowo Subianto, Refli Harus menyebut setidaknya ada tiga kader PDIP yang belakang ini digadang-gadang bakal menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran. Ketiganya yakni Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Anas dan mantan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.

Tiga nama tersebut disebut sebagai tawaran politik untuk PDIP dalam rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Tiga nama yang disebutkan ini kan ada catatan masing-masing. Misalnya, saya tidak mau spesifik ya, setiap ada kasus-kasus tertentu, selalu disebut namanya. Ada juga disebut karena dianggap memegang banyak rahasia atau melakukan suplly terhadap misalnya, ee macam-macam kepada Presiden," kata Refli Harun.

Diketahui, komunikasi PDIP dan Gerindra bermula sejak beberapa bulan lalu. Partai Gerindra mencoba mengakomodasi agar tak tersisa satu pun parpol yang berdiri sebagai oposisi pemerintahan Prabowo.

Posisi PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2024 dengan jumlah kursi 110 di DPR, disebut membuat Prabowo ingin ikut merangkulnya, demi mewujudkan pemerintahan yang kondusif ke depan. Semakin besar sokongan parpol, semakin baik ini.

Maka Gerindra dan PDIP mengirim utusan untuk berkomunikasi. PDIP mengutus bendahara umumnya Olly Dondokambey.

"Menurut sumber di internal parpol PDIP dan Gerindra, sudah mencapai kesepakatan
terkait dua hal yakni ikhwal jatah kursi menteri untuk PDIP, serta momentum
pertemuan Prabowo dan Mega," tandas Refli Harun. (fajar)