FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dan politikus Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, tengah menjadi sorotan karena perusahaannya ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan Yusril melalui PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023 lalu.

Seperti diketahui, Yusril pernah menjabat sebagai Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024.

Dia juga dikenal sebagai mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2002 dan Menteri Sekretaris Negara periode 2004-2007.

Lantas keterlibatan Profesor bidang hukum itu banyak menuai reaksi warganet. Tak sedikit dari mereka menyayangkan keterlibatan seorang Yusril yang dikenal ahli hukum.

"Intelektualnya sungsang," kata warganet @alisyarief di Aplikasi X (Twitter) dikutip Sabtu (5/10/2024).

Yusril beralasan bahwa negara tetangga, Singapura sedang butuh pasir laut sehingga dia mendukung ekspor yang telah dilarang selama 20 tahun tersebut.

"Luar biasa prof @Yusrilihza_Mhd sangat 'perhatian' banget tehadap keberlangsungan dan kemajuan negara tetangga Singapura, pertanyaannya apa yg di dapat oleh Indonesia pak ?," cuit akun @fazamutaqi.

"Ga sekalian aja pak jadi warga negara Singapura? Kayaknya indonesia ga butuh sosok kayak bapak," sambung akun @khuluq.

Diketahui, Singapura memang merupakan salah satu pasar terbesar untuk pasir laut. Selain digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan, pasir juga diperlukan untuk reklamasi pantai.

Sebelumnya diberitakan, PDIP, Ferdinand Hutahean, menyampaikan kritikannya.

"Yah memang sangat disayangkan yah ketika informasi yang beredar di tengah publik bahwa justru yang mengajukan sebagian izin pengerukan pasir laut itu adalah Prof Yusril Ihza Mahendra," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (4/10/2024).

Ferdinand mengungkapkan keprihatinannya terkait keterlibatan Yusril dalam proyek pengerukan pasir laut yang berpotensi merusak lingkungan.

"Ini sangat kita sayangkan bahwa seharusnya juga Yusril paham betul akan kerusakan lingkungan, alam, dan potensi bahaya bencana yang timbul akibat dari pengrusakan pasir laut," ucapnya.

Ferdinand menekankan bahwa Yusril sebagai sosok yang terpelajar dan pakar hukum, seharusnya lebih sadar akan risiko yang dihadapi.

"Saya kaget mengapa seorang Yusril yang bergelar Profesor harusnya paham kondisi dan risiko ini. Tentu harusnya tidak turut serta di dalam bagian pengerusakan alam tersebut," tukasnya.

Ferdinand kemudian menyoroti ketidakkonsistenan antara pengetahuan Yusril sebagai seorang akademisi dan tindakan bisnisnya yang justru dapat menimbulkan kerusakan ekologis.

"Ini menimbulkan ketidakstabilan di bawah laut, pergeseran-pergeseran lapisan laut mungkin saja akan terjadi. Sehingga akan mengakibatkan bencana," cetusnya. (Ikbal/Fajar)