Sentimen
Netral (96%)
4 Okt 2024 : 08.07
Informasi Tambahan

BUMN: Baznas

Tokoh Terkait

Bantah Klaim Jokowi IKN Proyek Rakyat, Tatak Ujiyati: Proyek Pembirosan Padahal Kas Negara Banyak Utang

4 Okt 2024 : 08.07 Views 9

Fajar.co.id Fajar.co.id Jenis Media: Nasional

Bantah Klaim Jokowi IKN Proyek Rakyat, Tatak Ujiyati: Proyek Pembirosan Padahal Kas Negara Banyak Utang

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Klaim Presiden Jokowi menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) proyek rakyat terus disorot. Sejumlah kalangan menyoal hal itu.

Pegiat Media Sosial Tatak Ujiyati menyebut IKN hanya memboroskan kas negara. Padahal, kata dia, negara lagi banyak utang.

“Proyek pemborosan padahal kas negara lagi banyak utang,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (3/10/2024).

Menurutnya, IKN adalah proyek Jokowi. Ia mengatakan rakyat tak pernah ditanya soal proyek itu.

“IKN = Proyek Jokowilah bukan proyek rakyat. Kita, rakyat, mana pernah ditanya?” ujarnya.

Ia menilai selama ini pemerintah tak mendengar pertimbangan dan kritikan masyarakat di media sosial.

“Apakah pernah lakukan konsultasi publik, berapa lama, berapa banyak? Apakah pernah dengarin dan pertimbangkan kritikan warga di media dan medsos. Kagak,” terangnya.

Adapu klaim Jokowi itu disampaikan saat memberikan sambutan Rakornas Baznas Tahun 2024 di Istana Negara IKN, Rabu, 25 September 2024.

Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” katanya.

Jokowi menjelaskan ulang ide pemindahan IKN sudah muncul di era Presiden Soekarno. Namun setelah dilantik pada 2014, ia secara khusus meminta Bappenas untuk melihat lagi gagasan ini.

Setelah melalui beberapa kajian, kata Jokowi, ada tiga kandidat calon ibu kota baru, salah satunya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Setelah keputusan memilih di Kalimantan Timur, eks gubernur Jakarta ini menyampaikan izin kepada DPR.

“Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi yang ada di DPR,” tandasnya.
(Arya/Fajar)

Sentimen: netral (96.2%)