JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan terkait kepengurusan baru PKB.

“Kalau tidak salah saya sudah tanda tangani. Kalau tidak salah ya,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Rabu (4/9/2024).

Namun, Supratman enggan berkomentar lebih jauh soal struktur kepengurusan PKB yang baru setelah pelaksanaan Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Dia hanya menegaskan bahwa Kemenkumham akan melayani setiap permohonan pengesahan partai politik, sesuai dengan yang telah diajukan.

“Ya karena yang mengajukan kan seperti itu,” ucap Supratman.

Baca juga: PKB Sebut Susunan Pengurus Hasil Muktamar Bali Sudah Disahkan Menkumham

Supratman juga menolak berkomentar soal adanya isu pelaksanaan muktamar ulang yang digelar oleh sejumlah elit PKB.

“Saya tidak mau berandai-andai. Saya melayani sesuai dengan yang memang sedang mengajukan permohonan, yang dilakukan penelitian,” kata dia.

Muktamar PKB di Bali mengeluarkan hasil untuk mendapuk kembali Muhaimin sebagai ketua umum.

Kemudian, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pun dipilih oleh peserta muktamar dan para kyai sepuh PKB untuk menjadi ketua dewan syuro.

Akan tetapi, ada sejumlah elite PKB yang menilai muktamar di Bali adalah muktamar cacat prosedur sehingga mereka pun mendorong digelarnya muktamar tandingan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.