JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, penerapan subsidi kereta rel listrik (KRL) atau commuter line Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dibahas dalam rapat kabinet.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak tahu mengenai hal tersebut.

"Saya enggak tahu, karena belum ada rapat mengenai hal itu," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Respirasi Ibu dan Anak di Rumah Sakit (RS) Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Baca juga: Warga Tak Setuju jika Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK

Kepala Negara pun mengaku belum mengetahui situasi di lapangan soal rencana tersebut.

"Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah tengah menggodok rencana penerapan subsidi kereta rel listrik (KRL) atau commuter line Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rencana penerapan subsidi KRL berbasis NIK terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca juga: Kemenhub Kaji Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Salah Satunya Soal Data

Dilansir dari Antara, Kamis (29/8/2024), dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan, rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan.

Dengan begitu, ia belum bisa memastikan kapan subsidi KRL berbasis NIK akan diterapkan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Adita enggan berbicara banyak soal gambaran skema subsidi KRL berbasis NIK.

“Masih dalam pembahasan,” kata Adita kepada Kompas.com, Jumat (30/8/2024).

Baca juga: Akan Ubah Skema Subsidi KRL Jabodetabek Jadi Berbasis NIK, Ini Alasan Pemerintah

Kendati begitu, rencana ini sontak membuat warga mengkritik tidak setuju. Wacana tersebut dikhawatirkan bisa menaikkan tarif, sebab dengan penyaluran subsidi berbasis NIK, akan ada penumpang yang dikenakan tarif nonsubsidi.

Nur Azizah (23), tak setuju dengan rencana pemerintah soal penyaluran subsidi tiket KRL berbasis NIK karena transportasi umum harusnya bisa digunakan semua lapisan masyarakat.

"Kalau saya kurang setuju. Pertama, KRL kan tujuannya untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan di Jakarta atau tempat lain. Kedua, KRL bentuknya transportasi umum. Ini bukan soal yang miskin atau yang kaya yang naik, ya," katanya saat ditemui Kompas.com di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2024) siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.