JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai perombakan (reshuffle) kabinet kembali dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan mengurangi pengaruh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan menjaga loyalitas mitra koalisi menjelang transisi kekuasaan.

"Amputasi ke PDI-P, dan ancaman ke mitra koalisi yang cenderung mulai tidak solid pada pemerintahan berikutnya," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/8/2024).

Relasi antara PDI-P dan Jokowi memang merenggang sejak Pemilu dan Pilpres 2024. Terutama karena sang sulung, Gibran Rakabuming Raka, ikut kontestasi tersebut setelah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres-cawapres.

Meski menjadi kader PDI-P, posisi politik Jokowi pun seolah berseberangan dengan partai tempatnya bernaung.

Baca juga: Menteri Baru Kompak Menghadap Prabowo Sebelum Dilantik Jokowi

Menurut Dedi, sebenarnya tidak terdapat urgensi bagi Jokowi merombak kabinet di sisa periode kedua pemerintahannya.

Dia menilai hal itu dilakukan Jokowi sebagai konsolidasi kabinet menjelang peralihan kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Jokowi terkesan total mendukung Prabowo mengingat ada Gibran di sana," ujar Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi melantik sejumlah tokoh buat mengisi beberapa posisi di kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (19/8/2024).

Baca juga: Yasonna Dicopot, PDI-P Heran Jokowi Reshuffle Kabinet Dua Bulan Jelang Lengser

Mereka adalah politikus Partai Gerindra Supratman Andi Atgas dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) menggantikan Yasonna Laoly. Lalu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif.

Kemudian Rosan Roeslani dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggantikan Bahlil.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dadang Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar untuk posisi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.