JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menepis anggapan bahwa penunjukan dirinya sebagai menteri menggantikan politikus PDI-P Yasonna Laoly bernuansa politis.

Sebagaimana diketahui, PDI-P dan Presiden Joko Widodo telah pisah jalan dan konflik keduanya meruncing setelah Pemilihan Presiden 2024.

"Tidak ada masalah, itu kan kewenangan hak prerogratif presiden," ujar Supratman setelah pelantikannya sebagai Menkumham di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).

"Jadi tidak ada dikotomi partai pemerintah dan lain-lain. Yang jelas, Pak Presiden memberi kepercayaan dan tugas saya untuk melaksanakan tugas itu," kata dia.

Supratman juga mengaku telah berkomunikasi dengan Yasonna sebelum reshuffle ini.

Baca juga: Jadi Menkumham, Supratman Andi Agtas Dititipi Jokowi soal Harmonisasi Aturan

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna, dan semalam kami juga kontak, dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain sebagainya," kata Supratman.

Politikus Partai Gerindra itu mengeklaim akan bertindak adil jika menghadapi dualisme kepengurusan partai politik.

Posisi Menkumham sangat strategis dalam hal ini karena pengesahan kepengurusan partai politik ada pada tanda tangannya.

"Intinya semua harus kita lakukan secara objektif, mana yang objektif kita lihat, dari semua aspek legalitas yang cukup, dan itu sudah memenuhi persyaratan undang-undang," kata Supratman.

"Kita akan berlaku adil," ujar dia menambahkan.

Baca juga: Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas Dilantik Jadi Menkumham Gantikan Yasonna Laoly

Isu pecah-belah partai politik semakin menguat belakangan ini, seiring Presiden Joko Widodo bakal segera lengser pada 20 Oktober mendatang.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara mendadak meletakkan jabatannya, ditengarai karena perbedaan prinsip dalam hal menentukan kandidat kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan jajaran elite lain partai juga mulai mengembuskan isu bahwa partai berlogo banteng itu sedang dibidik untuk diambil alih.

Pernyataan sejenis juga dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar belum lama ini, yang menganggap ada kekuatan yang ingin mengambil alih partainya.

Baca juga: Yasonna Kena Reshuffle, Jokowi Dianggap Amputasi PDI-P dari Kabinet

Saat ini, PKB sedang berkonflik dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), ormas keagamaan terbesar di Indonesia yang dekat dengan Jokowi, yang secara terbuka berniat mengambil-alih PKB.

"Pembegalan" partai politik dan kursi ketua umum bukan berita baru pada rezim pemerintahan Joko Widodo.

Partai Demokrat besutan Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya, pernah nyaris dibegal oleh kepengurusan yang diklaim oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada 2023.

Namun, upaya Moeldoko akhirnya gagal meskipun telah menempuh peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.