FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan kesiapan menghadapi kemungkinan perombakan kabinet (reshuffle) di bawah Kabinet Indonesia Maju.

Dalam acara Peluncuran Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Jakarta Pusat, Sabtu, Yasonna menegaskan, isu reshuffle adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Indonesia.

"Am I ready or not? I am more than ready (apa aku siap atau tidak? Aku sudah sangat siap), "bebernya.

Menanggapi pertanyaan awak media mengenai kemungkinan dirinya diganti, Yasonna meminta untuk menunggu hingga hari Senin, 19 Agustus 2024, untuk informasi lebih lanjut. "Kita tunggu besok lusa," ujarnya, dikutip dair ANTARA.

Isu perombakan kabinet belakangan ini kembali mencuat, dengan Yasonna H. Laoly menjadi salah satu nama yang sering disebut dalam spekulasi tersebut.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menekankan bahwa pihaknya belum menerima kabar resmi mengenai reshuffle kabinet.

"Kami belum mendengar tentang reshuffle kabinet. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa 'jika diperlukan'," ungkap Yusuf dalam keterangan tertulis di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Yusuf menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif dalam melakukan perombakan kabinet dan hanya akan melakukannya jika dianggap perlu. Presiden Jokowi sebelumnya juga menyebutkan, "Ya kalau diperlukan. Saya 'kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu," dalam kegiatan kerja di IKN. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai menteri yang mungkin diganti, Presiden Jokowi enggan menjelaskan lebih jauh dan malah bertanya balik kepada awak media tentang sumber isu tersebut. "Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu, enggak usah saya jawab, enggak usah saya jawab," kata Presiden.