FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah program perlindungan sosial yang telah digulirkan pemerintah untuk masyarakat ekonomi bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH), selama 10 tahun masa kepemimpinannya.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/08/2024).

"Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah telah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," ujar Presiden Jokowi dalam pidato yang disiarkan langsung melalui akun YouTube DPR RI, dikutip dari ANTARA.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir, pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat.

Anggaran ini digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) setiap tahunnya, mulai dari usia dini hingga lanjut usia, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Kepala Negara juga merinci bahwa selama 10 tahun terakhir, anggaran sebesar Rp225 triliun telah dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa program Pra Kerja yang telah berjalan selama lima tahun terakhir telah menghabiskan anggaran sebesar Rp60,3 triliun. Program ini telah memberikan pelatihan dan peningkatan keahlian kepada 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sidang Tahunan 2024 kali ini mengusung tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju," yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025. (*)