PIKIRAN RAKYAT - Nama-nama seperti Bima Arya, Desy Ratnasari, Susi Pudjiastuti ataupun para bakal calon Gubernur Jabar lainnya seolah tenggelam. Bahkan Bima Arya sudah mengundurkan diri secara resmi dari pencalonan.

Hal ini disebabkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi koalisi yang fatsun atas keputusan para petingginya. Sehingga nama-nama yang disebutkan tersebut seolah-olah haram untuk merecoki pencalonan Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jabar.

Berikut diungkap pengamat politik sekaligus jurnalis senior, Noe Firman Rachmat saat diskusi yang diadakan oleh IPRC, bertajuk 'Kemana Pilkada Jabar Pasca Ridwan Kamil di Jakarta' di Jalan Merdeka, Kota Bandung pada Jumat 9 Agustus 2024.

Baca Juga: Baznas Jabar Klarifikasi Tudingan Penyelewengan Dana yang Diadukan ke DPRD Jawa Barat

Menurut Noe Firman hanya dua nama yang masih bertahan di KIM untuk menemani Dedi Mulyadi. Keduanya pun merupakan kader dari Partai Golkar.

"Pertama adalah Atalia Praratya dan kedua adalah Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Ginanjar," katanya.

Keduanya pun kata Noe Firman dipastikan harus sering tampil demi menunjukkan kapasitasnya dalam mendampingi Dedi Mulyadi. Meski demikian poros lainnya di luar KIM masih berpotensi untuk berkoalisi semisal PKS, NasDem ataupun PDIP.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Prof Muradi P.Hd menyampaikan di Jabar Partai Golkar juga memberikan surat tugas kepada Babah Alun. Namun kata dia sepertinya penunjukan Babah Alun atau Yusuf Hamka ini hanyalah gimmick.

"Apalagi jika Babah Alun dipilih untuk di DKI Jakarta. Ini karena di Partai Golkar sudah ada nama Ridwan Kamil," katanya.

Muradi juga menyampaikan pandangan politiknya terkait kemungkinan baik di Jakarta maupun di Jawa Barat hadir pemilu dengan kotak kosong. Jika di Jakarta kata dia, kemungkinan hal itu ada. Namun untuk di Jabar kemungkinannya kecil.

"Yang jadi masalah kalau kotak kosong ini nanti menang misalnya di Jakarta atau Jabar. Maka legitimasi parpol-parpol dipastikan hancur karena dianggap tidak becus mengusung para pemimpinnya. Terkecuali ada agenda politik besar di belakangnya sehingga kemungkinan kotak kosong ini menang menjadi sulit dilakukan," katanya.

Pengamat politik lainnya dari IPRC Firman Manan menyampaikan pendapatnya pula terhadap Pilkada di Jabar. Menurut Firman ada keanehan terhadap Pilkada Jabar ini setelah majunya Ridwan Kamil ke DKI Jakarta.

"Ini karena survei Ridwan Kamil di Jabar ini sangat tinggi. Bahkan Ridwan Kamil tingkat kepuasan publiknya mencapai 80 persen, sedangkan elektabilitasnya berdasarkan hasil survei juga cukup tinggi yaitu mencapai 50 persen. Jika di DKI Jakarta hasilnya tidak sebesar ini," katanya.

Sehingga kata Firman pencalonan Ridwan Kamil ke DKI Jakarta ini dipastikan ada agenda politik besar di belakangnya.

"Ini kalau dibilang sih agak 'elite capture' atau agenda besar para elit," katanya.

Disinggung terkait Yusuf Hamka yang juga ditugaskan ke Jabar, menurut Firman meski Yusuf Hamka seorang populis namun namanya belum terpotret dengan baik di hasil survei yang dilakukan IPRC.

"Apalagi waktunya sangat singkat untuk memajukan elektabilitasnya. Partai pun tentunya masih menghitung kehadiran Yusuf Hamka ini secara insentif politiknya. Atau bisa juga insentif Yusuf Hamka secara logistik," katanya.

Jadi kata dia, sementara ini Partai Golkar masih berkutat di dua nama yang disebutkan sebelumnya. Pertama tentunya Atalia dan kedua adalah Ade Ginanjar. (Mochamad Iqbal Maulud).***