DHAKA, iNews.id – Kepala Staf Angkatan Darat Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, menyatakan dukungan penuh militer terhadap peraih Nobel Muhammad Yunus untuk memimpin sementara pemerintahan negara itu. Yunus diperkirakan dilantik sebagai perdana menteri interim Bangladesh, hari ini.

Dalam konferensi pers pada Rabu (7/8/2024), Waker-Uz-Zaman mengatakan bahwa Angkatan Darat Bangladesh, bersama dengan angkatan laut dan angkatan udara negara itu, akan bekerja sama untuk mendukung Yunus. Dia pun mengaku telah berbicara dengan calon kepala pemerintahan sementara bergelar profesor tersebut.

Baca Juga

Jaksa Agung Bangladesh Mundur saat Negara Sedang Kacau

“Saya merasa sangat senang berbicara dengannya (Yunus). Bagi saya, dia tampak sangat bersemangat untuk melakukan pekerjaan ini. Saya yakin dia akan berhasil membawa kita ke proses demokrasi, dan bahwa kita akan mendapatkan manfaat darinya,” kata jenderal bintang empat itu seperti dikutip surat kabar Daily Star.

Waker-Uz-Zaman juga mengutarakan harapannya Yunus juga akan mendapat dukungan penuh dari para mahasiswa dan semua partai politik.

Baca Juga

20 Anggota Partai Eks PM Bangladesh Sheikh Hasina Tewas Diamuk Massa Pendemo

Yunus adalah ekonom dan bankir terkenal, yang dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 2006 karena memelopori konsep keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dia kembali ke Bangladesh pada hari ini, setelah melakukan perjalanan ke Prancis untuk menghadiri Olimpiade dan menjalani perawatan medis.

Pada Senin (5/8/2024) lalu, Perdana Menteri Sheikh Hasina dan saudara perempuannya meninggalkan kediaman resminya di Ibu Kota Dhaka untuk mencari tempat aman. Ribuan pengunjuk rasa menyerbu istana Hasina, setelah perempuan itu kabur ke luar negeri dengan helikopter militer.

Baca Juga

Duh! Korban Tewas Kerusuhan Bangladesh Bertambah Jadi 409 Jiwa usai PM Hasina Lengser

Kerusuhan melanda Bangladesh sejak bulan lalu. Kekacauan itu berpangkal dari kebijakan pemerintah menerapkan sistem kuota yang diskriminatif dalam rekrutmen lapangan kerja di sektor publik.

Sistem kuota yang diterapkan Hasina itu menyediakan sekitar 30 persen posisi untuk keturunan para pejuang kemerdekaan Bangladesh pada gerakan pembebasan tahun 1971. Para pejuang itu memiliki ikatan historis dan politik dengan keluarga Hasina, terutama ayahnya yang juga pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman.

Baca Juga

Profil Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Lengser Keprabon: dari Sosok Prodemokrasi jadi Diktator Bengis

Para mahasiswa lalu menggelar aksi unjuk rasa untuk melawan kebijakan yang tak adil itu. Mereka menilai sistem kuota tersebut tidak memberikan kesempatan yang setara bagi semua rakyat untuk menjadi pegawai publik.

Editor : Ahmad Islamy Jamil