YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meyakini ekonomi dan keuangan berbasis syariah yang tengah berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam sambutan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY dan Pembukaan Grebek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digelar di Pakuwon Mall, Sleman, Rabu (7/8/2024).

"Berbagai potensi dan peluang perekonomian di Yogyakarta dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan," kata Maruf, Rabu.

Baca juga: Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah di Yogyakarta Berkembang Pesat

Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta didukung oleh sektor-sektor yang sejalan dengan rantai nilai halal, seperti industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan minuman.

Di sisi lain, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi di provinsi DIY menyumbang sekitar 60 persen dari perekonomian.

“Kombinasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata budaya, serta pusat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif," ujar dia.

Ma’ruf Amin pun menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif lantaran tidak hanya untuk umat Islam, melainkan membawa kebaikan bagi semua umat.

"Hanya bagi umat Islam ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut akidah, ibadah, tapi juga muamalah yaitu sifat ekonomi dan kegiatan perniagaan, dan juga akhlak," kata Wapres.

Baca juga: Wapres Dorong Pembentukan Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah di Seluruh Provinsi

Eks ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengungkapkan, sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) membentuk KDEKS di daerah.

"Di daerah sudah dibentuk 31 provinsi termasuk di DIY. hanya tinggal 7 provinsi, di papua ada 5 provinsi yang belum, 1 sudah (dibentuk). Papua sudah 1, sudah dibentuk, kemudian di NTT dan di Bali. Jadi tinggal 7 provinsi saja, seluruhnya sudah dibentuk," kata Wapres.

“Di Sulawesi Utara itu juga sudah dibentuk, bahkan ketuanya juga Gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau beragama non-Islam tapi beliau juga menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Memang (ekonomi dan keuangan) syariah ini untuk semua orang, rahmatan lil 'aalamiin," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.