KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2024 tentang “Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri”.

Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai seruan kepada masyarakat agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sekaligus menekan konsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

Berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, ada sejumlah kriteria yang menentukan sebuah produk atau merek tertentu terafiliasi dengan Israel.

Pertama, saham mayoritas dan pengendali perusahaan dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki afiliasi dengan Israel.

Kedua, pemegang saham pengendali perusahaan merupakan entitas asing yang memiliki bisnis aktif di Israel.

Ketiga, sikap politik pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel atas bangsa Palestina.

Keempat, nilai-nilai yang dianut produsen bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima, sikap dan pernyataan politik dan ekonomi perusahaan, termasuk perusahaan global sebagai induknya, masih mempertahankan investasi di Israel.

Kriteria produk nasional yang perlu didukung

Selain kriteria produk yang terafiliasi Israel, MUI juga merilis 10 kriteria produk nasional yang layak didukung sebagai substitusi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.

1. Kepemilikan nasional

Produk dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan atau individu Indonesia, dengan wewenang atau otoritas pengambil keputusan yang menentukan arah atau sikap perusahaan. Untuk perusahaan publik, saham mayoritas dimiliki individu atau perusahaan Indonesia.

2. Berbahan baku lokal

Produk-produk yang bahan bakunya diambil dari sumber-sumber dalam negeri. Ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap petani dan produsen dalam negeri.

3. Rantai pasok dalam negeri

Produk yang rantai pasokannya melibatkan perusahaan-perusahaan nasional sehingga memberikan manfaat ekonomi pada berbagai sektor dalam negeri.

4. Inovasi dan teknologi nasional

Produk yang mengandalkan inovasi dan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan atau institusi pendidikan dalam negeri.

5. Kebijakan ramah lingkungan

Proses produksi menggunakan metode yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

6. Mendukung komunitas dalam negeri

Produk dari perusahaan yang berkomitmen untuk mendukung komunitas dalam negeri, baik melalui program sosial maupun investasi dalam infrastruktur komunitas.