PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto ikut menyoroti isu yang beredarnya tentang pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Ia menyebut pergantian menteri tidak efektif di sisa masa pemerintahan ini. Sementara banyak hal strategis yang perlu dituntaskan di Kementerian ESDM.

"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan. Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi," ujar Mulyanto dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis 1 Agustus 2024.

Baca Juga: Bahlil Janji Kasih Muhammadiyah Lahan Tambang Paling Bagus, Yakin Bisa Dikelola dengan Baik

Mulyanto menjelaskan, dari sisi perundangan, di ujung masa pemerintahan ini pekerjaan rumah yang tersisa yang harus dituntaskan Menteri ESDM adalah RUU EBET, PP KEN (Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas.

"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri. Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan," tuturnya.

Menurut Mulyanto yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut. Bukan reshuffle jelang suksesi.

"Dari pada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," ucapnya.

Mulyanto menegaskan persoalan ruwet justru terletak pada tata kelola dan tugas kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM.

Untuk itu ia meminta agar tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.

"Bukan sradak-sruduk ugal-ugalan. Bukan malah ngegas secara politis kejar tayang saat injury time," ujarnya.***