Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, hadir di Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus judi online yang melibatkan sosok berinisial T.

Dikutip dari ANTARA, Benny tiba di Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada pukul 14.15 WIB, Senin.

Ia tampak mengenakan jaket bertuliskan BP2MI dan kemeja dengan aksen bendera Merah Putih, serta didampingi oleh tim pengacaranya.

Saat ditanya oleh awak media mengenai persiapannya untuk diperiksa, Benny memilih untuk tidak berkomentar secara rinci dan menyebutkan akan memberikan penjelasan lebih lanjut setelah pemeriksaan selesai.

“Nanti di dalam kan saya kasih keterangan. Setelah pemeriksaan, kita nanti kasih keterangan pers lagi,” ungkap Benny.

Benny juga menyebutkan bahwa banyak pekerja migran yang terlibat dengan sosok berinisial T. “(Untuk jumlahnya) nanti dikembangkan penegak hukum,” ujarnya.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari tahapan klarifikasi yang dilakukan oleh Dittipidum Bareskrim Polri terkait sosok T, yang sebelumnya disebut Benny sebagai aktor pengendali praktik judi online dan penipuan daring dari Kamboja.

Hal ini diungkapkan Benny dalam acara Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia wilayah Sumatera Utara di Medan, pada Selasa (23/7).

Dalam kesempatan tersebut, Benny mengungkapkan bahwa eksistensi aktor berinisial T sudah disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan di hadapan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, Kapolri, dan sejumlah menteri.

“Sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis online di Kamboja dan aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanyakan Pak Menkopolhukam, Pak Mahfud MD saat itu,” katanya.

Benny mengungkapkan bahwa nama sosok T membuat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit terkejut, dan rapat terbatas menjadi agak heboh. "Orang ini adalah orang yang selama republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum," ujarnya. (*)