FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Langkah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam menerima konsesi tambang dari pemerintah menimbulkan kekecewaan dari warganya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. KH. Haedar Nashir, menegaskan bahwa keputusan Muhammadiyah untuk mengelola tambang bukanlah hasil dari tekanan sosial atau ikut-ikutan.

Keputusan itu ditetapkan melalui pertimbangan matang. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat konsolidasi nasional di Yogyakarta pada 28 Juli 2024.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mut'i, ia menyampaikan bahwa keputusan ini dibuat setelah melalui pengkajian komprehensif oleh para ahli dari berbagai bidang.

Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan ketat.

Salah seorang tokoh muda Muhammadiyah asal Kabupaten Jeneponto bernama Abdul Salam mengaku kecewa atas putusan tersebut.

Meskipun demikian, sebagai bagian dari kader Muhammadiyah, Abdul Salam mengaku tetap harus tunduk pada keputusan PP.

"Jika Muhammadiyah menerima konsesi tambang, meskipun kecewa, secara pribadi, saya akan menghormati dan sami'naa wa atha'naa," ujar Abdul Salam kepada fajar.co.id, Minggu (28/7/2024).

Guru Al Islam Kemuhammadiyahan (AIK) MTs Muhammadiyah Panaikang Kabupaten Bantaeng ini mengatakan, seluruh kader dan warga diharapkan untuk ikut menerima keputusan tersebut.

"Diharapkan kepada semua Kader dan Warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia, khususnya di Jeneponto dan bantaeng, Sulsel secara umum untuk tidak menjadikannya sebagai suatu masalah," tukasnya.

Melihat riak-riak di Media Sosial (Medsos) yang tidak sedikit menyudutkan Muhammadiyah atas keputusannya, Abdul Salam memilih acuh.

"Mari kita semua untuk tidak terkontaminasi dengan banyak respon masyarakat di Medsos terkait hal ini," ajaknya.

Menanggapi keputusan PP Muhammadiyah, Abdul Salam meyakini bahwa itu merupakan sesuatu yang telah melalui proses panjang.

"Saya haqqul yakin, tidak mungkin keputusan tersebut diambil secara buru-buru tanpa pertimbangan yang mendalam," kata jebolan Unismuh Makassar ini.

"Sudah pasti keputusan diambil setelah melalui proses kajian l fasaad fil ardh," kuncinya.

Sebelumnya, jebolan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Muhammad Hakku Wahab, meminta Muhammadiyah agar tidak ikut mengelola tambang.

Wahab mengingatkan bahwa meskipun maksud pemerintah baik, terdapat banyak risiko dan tanggung jawab besar yang menyertai pengelolaan tambang, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, teknis, dan sosial budaya.

Wahab juga menyatakan bahwa tambang adalah usaha yang mahal dan berisiko tinggi, serta sering kali merusak lingkungan.

Ia menyarankan Muhammadiyah untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan menghindari bisnis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

"Makanya saya bilang, sudahlah, kalau di sebelah mau, kasih saja di sebelah. Supaya kita aman toh. Sama-sama aman dan nyaman," kata Wahab, kemarin.

Wahab juga menjelaskan pengalamannya saat bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagai Kepala Dinas Pertambangan Sultra, di mana ia melihat langsung betapa mahal dan berisikonya usaha tambang.

Ia menyebutkan bahwa beberapa perusahaan tambang ramah lingkungan seperti PT Vale sangat berhati-hati dalam operasinya, berbeda dengan penambang lain yang mengabaikan keselamatan dan lingkungan demi keuntungan besar.

"Dari Jepang, beberapa lokasinya Vale yang bagus ternyata Jepang ini mundur. Karena Jepang dan Vale itu sangat hati-hati dalam mengelola tambang. Ada namanya tidak boleh kecelakaan kerja," bebernya.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tanggung jawab yang besar, Wahab mendesak Muhammadiyah untuk berpikir lebih jernih dan mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah.

(Muhsin/fajar)