JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta bakal mengawal dan mengawasi transisi Jakarta dari statusnya sebagai daerah khusus ibu kota (DKI) menjadi daerah khusus Jakarta (DKJ).

Hal tersebut menyusul pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Abdul Aziz berpandangan, peralihan status tersebut harus diawasi.

"Jakarta akan menjadi sebuah kawasan yang bukan ibu kota lagi tapi kota keuangan finansial global. Paling tidak yang sekarang harus mulai sama-sama tekuni, awasi, dan amati ada masa transisi yang akan lewati," kata Abdul Aziz dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Baca juga: Blangko Sudah Siap, Dukcapil DKI Tunggu Keppres untuk Cetak 8,3 Juta KTP DKJ

Hal ini disampaikan Abdul Aziz saat acara Ngobrol Pinter (Ngopi) bertajuk "Ngobrol Pintar soal Anak Muda NU di DKJ dan Aglomerasinya" di Aula PWNU Jakarta, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (27/7/2024).

Menurut dia, transisi setidaknya bakal terjadi dalam dua dasawarsa ke depan.

Ia menjelaskan, transisi aset, target pendapatan, dan transisi budaya Jakarta menjadi hal paling penting untuk menjadi perhatian.

"Di bidang budaya, kita perlu mewaspadai banyaknya ragam budaya transnasional yang masuk ke Jakarta agar tetap mampu menjaga budaya lokal," papar Aziz.

Presidium Majelis Alumni IPNU Jakarta ini mengutip data yang pernah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Data itu menyebutkan bahwa nilai aset pemerintah pusat yang akan tinggal di Jakarta usai ibu kota pindah ke IKN mencapai Rp 1.400 triliun.

"Kenapa ini penting? Karena itu harus dikawal agar tidak menyusahkan rakyat pada kemudian hari. Lalu ini yg menjadi domain kita," ungkap dia.

Baca juga: Menghitung Bulan Pemindahan Ibu Kota Negara, DKI Berubah Jadi DKJ Saat HUT Ke-79 RI

Aziz juga menyinggung transisi administrasi kependudukan.

Hal ini akan diawali dengan perubahan data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Jakarta.

"Jadi yang punya domisili, KTP besok itu juga mungkin akan ditukar juga karena bukan ibu kota lagi tapi daerah khusus Jakarta. Tapi itu efek yang paling ringan," ujar dia.

Oleh karena itu, ia ingin PWNU DKI Jakarta diperkuat hingga ke tingkat ranting. Dengan demikian, mereka bisa berpartisipasi aktif mengawal transisi DKI Jakarta menjadi DKJ, termasuk penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.

"Dalam 20 tahun ke depan akan sangat penting bagi kita bersama untuk berkomunikasi secara baik sehingga DKJ dengan daerah aglomerasinya bisa kita kawal dengan baik. Kenapa? Karena PBNU pun sudah menugaskan PWNU Jakarta untuk melakukan kajian, pengawalan, dan seterusnya," tutup Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.