FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara film "Dirty Vote", Dandhy Laksono, turut memberikan komentarnya terkait kabar Muhammadiyah yang disebut akan menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Melalui pernyataannya, Dandhy menyoroti penolakan masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terhadap tambang.

Dikatakan Dandhy, mulai dari Trenggalek sampai Banyuwangi, Ekspedisi Indonesia Baru merekam warga NU dan Muhammadiyah kompak menolak tambang.

"Mereka percaya, kesejahteraan umat ditentukan oleh keseimbangan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan," ujar Dandhy dalam keterangannya di aplikasi X @Dandhy_Laksono, kemarin.

Dandhy, melalui film dan kegiatan sosialnya, terus mengadvokasi isu-isu lingkungan dan sosial, menyoroti dampak negatif tambang terhadap masyarakat dan lingkungan.

"(Tambang) Bukan cuan semusim," cetusnya.

Dandhy menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan terkait industri tambang.

Sebelumnya, jebolan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Muhammad Hakku Wahab, meminta Muhammadiyah agar tidak ikut mengelola tambang.

Wahab mengingatkan bahwa meskipun maksud pemerintah baik, terdapat banyak risiko dan tanggung jawab besar yang menyertai pengelolaan tambang, termasuk aspek ekonomi, lingkungan, teknis, dan sosial budaya.

Wahab juga menyatakan bahwa tambang adalah usaha yang mahal dan berisiko tinggi, serta sering kali merusak lingkungan.

Ia menyarankan Muhammadiyah untuk fokus pada tujuan utamanya, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan menghindari bisnis yang tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut.

"Makanya saya bilang, sudahlah, kalau di sebelah mau, kasih saja di sebelah. Supaya kita aman toh. Sama-sama aman dan nyaman," kata Wahab, kemarin.

Wahab juga menjelaskan pengalamannya saat bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagai Kepala Dinas Pertambangan Sultra, di mana ia melihat langsung betapa mahal dan berisikonya usaha tambang.

Ia menyebutkan bahwa beberapa perusahaan tambang ramah lingkungan seperti PT Vale sangat berhati-hati dalam operasinya, berbeda dengan penambang lain yang mengabaikan keselamatan dan lingkungan demi keuntungan besar.

"Dari Jepang, beberapa lokasinya Vale yang bagus ternyata Jepang ini mundur. Karena Jepang dan Vale itu sangat hati-hati dalam mengelola tambang. Ada namanya tidak boleh kecelakaan kerja," bebernya.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tanggung jawab yang besar, Wahab mendesak Muhammadiyah untuk berpikir lebih jernih dan mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. (Muhsin/Fajar)