FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Informasi yang beredar, ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu bakal menerima konsesi tambang.

Terkait hal tersebut sejumlah aktivis Muhammadiyah mulai gerah. Banyak yang mengkritik tajam atas isu bakal diterimanya konsesi tambang.

Pasalnya, dalam surat Legal Opinion Izin Pertambangan bagi Organisasi Masyarakat yang dikeluarkan oleh Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa lelang, termasuk untuk badan usaha ormas keagamaan, melanggar UU Minerba dan berpotensi korupsi.

Komunitas Kader Hijau Muhammadiyah, dalam dokumen kertas posisi untuk Muhammadiyah yang dikeluarkan oleh komunitas ini, pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan berpotensi hanya akan menjadi sumber konflik kepentingan. Menerima izin tambang juga dianggap berpotensi melemahkan serta menjerumuskan Muhammadiyah pada kubangan dosa sosial dan ekologis.

Dokumen hasil diskusi kajian Pimpinan Pusat Aisyiyah (salah satu organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah) juga dengan tegas menyebutkan bahwa menerima tawaran mengelola tambang batubara merupakan langkah mundur. Dunia sudah bergerak menuju transisi energi baru dan terbarukan yang berkeadilan dan negara Indonesia sudah berkomitmen emisi net zero, termasuk mempensiunkan dini PLTU Batubara.

Sayangnya, peringatan “keras” ini tidak mendapatkan atensi lebih dari para elite Muhammadiyah. Prof Haedar Nashir bahkan dalam artikelnya di situs Muhammadiyah.or.id berjudul “Pengaruh Ideologi Kiri LSM”, melabeli gerakan yang kritis dan anti dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan minerba, adalah LSM radikal-kiri beraliran Marxisme dan Neo-Marxisme.

Sekelompok anak muda Muhammadiyah yang terdiri dari kader lintas organisasi otonom di bawah Muhammadiyah membuat petisi
yang meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk menolak izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Tujuannya untuk menggalang dukungan publik yang lebih luas, lintas kalangan, atau dalam hal ini, “lintas ideologi”.

Hasilnya, hanya dalam waktu tiga hari, petisi yang dibuat di platform change.org itu telah ditandatangani oleh lebih seribu orang. Sebagian besar dari mereka ikut menandatangani sekaligus menuliskan keresahannya dalam kolom dukungan pada petisi tersebut.

Petisi ini kemudian menjadi bukti, mereka yang menyetujui petisi terdiri dari lintas kalangan, bukan hanya yang tergabung dalam struktural
Muhammadiyah.

Selain petisi, kampanye kreatif di media sosial juga disuarakan lewat poster dukungan bertagar #alleyesonmuhammadiyah. Poster ini juga mendapatkan animo yang cukup meriah karena dibagikan hampir ribuan kali oleh pengguna instagram.

Suara dan jejak pendapatnya layak untuk di pertimbangkan pimpinan persyarikatan. Sebab, dukungan demi dukungan dari berbagai kalangan, baik di dalam atau di luar Muhammadiyah, terus ditunjukkan agar Muhammadiyah tidak tergoda oleh tawaran pengelolaan tambang. Selain dukungan, kritik dan kontra-narasi jika Muhammadiyah memutuskan mengelola tambang juga terus berdatangan.

Sebelumnya diberitakan, anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulsel, Abdul Rachmat Noer, menyarankan agar Pimpinan Pusat menimbang secara matang tawaran tersebut.

"Saya sudah membaca fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang pertambangan. Namun, perlu saya menjelaskan beberapa hal terkait keterlibatan persyarikatan Muhammadiyah dalam usaha pertambangan," ujar Rachmat kepada fajar.co.id, Kamis (25/7/2024).

Mengelola bisnis tambang, kata dia, tidak hanya berhubungan dengan SDM atau teknologi pertambangan tetapi jauh lebih dari itu terkait dengan masalah lingkungan, market, dan seluk beluk bisnis tambang yang dekat dengan bisnis abu-abu.

"Sebagai orang yang pernah bersinggungan dengan bisnis pertambangan, saya berharap Muhammadiyah menimbang secara matang tawaran ini. Masih banyak sektor bisnis prospektif yang dapat dikelola Muhammadiyah dan memberikan keuntungan yang maksimal seperti pertanian, perikanan, fabrikasi, retailer, food and bevarage dan sebagainya," urainya. (rls)