JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, pengajuan klaim fiktif (phantom billing) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga mungkin dilakukan pengelola rumah sakit (RS) pemerintah.

Adapun rumah sakit pemerintah berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau biasa dikenal Rumah sakit Vertikal. Sementara RSUD di bawah pemerintah daerah.

Adapun tim gabungan yang terdiri dari KPK, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan tiga RS swasta yang melakukan kecurangan hingga merugikan negara puluhan miliar rupiah.

Baca juga: Jalan Berliku KPK Ungkap RS Klaim Fiktif ke BPJS Kesehatan

“Jadi kita bilang ini swasta, tapi kita yakin di RSUD, rumah sakit vertikal gitu enggak tertutup kemungkinan dilakukan hal yang sama,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).

Pahala mengatakan, sejauh ini pihaknya baru menemukan kecurangan dengan modus phantom billing di RS swasta.

Menurut mantan auditor Bank Dunia tersebut, jika kecurangan itu dilakukan RS Vertikal, akan lebih mudah diusut KPK.

Sebab, pengelolanya merupakan penyelenggara negara dan memenuhi kriteria kasus korupsi yang bisa ditangani KPK.

“Baca juga: Jalan Berliku KPK Ungkap RS Klaim Fiktif ke BPJS Kesehatan

"Dirutnya copot aja langsung. Pelayanan enggak berubah. Dokter-dokter yang terlibat cabutin saja. Bisa diganti,” tutur Pahala.