JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menyinggung adanya kepentingan presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam pengangkatan tiga wakil menteri (Wamen) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin, Kamis (18/7/2024).

Meski demikian, PDI-P tak masalah akan hal tersebut dan menganggapnya wajar.

"Wajar di mana pun, wong namanya transisi kok, kan memang yang melaksanakan APBN-nya digodok, direncanakan, diputuskan pada tahun 2024, tapi pelaksanaannya sejak 20 Oktober kan oleh presiden terpilih," kata Said saat dihubungi, Jumat (19/7/2024).

"Maka presiden terpilih berkepentingan agar program-programnya juga bisa masuk, sehingga presiden terpilih bisa tune in dan bisa bekerja dengan baik, tidak lagi menunggu, kan begitu," sambungnya.

Baca juga: KPK Akan Surati Wamen Baru untuk Setor LHKPN

Said menilai, pelantikan tiga Wamen kemarin bagian keniscayaan bagi presiden terpilih.

Apalagi, lanjut dia, presiden terpilih sudah membentuk gugus tugas sinkronisasi untuk APBN 2025.

"Jadi bukan sesuatu yang aneh karena apa, karena masa transisi ini, peralihan kekuasaan ini akan berjalan smooth," ungkapnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini beranggapan, presiden terpilih mengajukan orang-orang yang dianggap berkapasitas dalam gugus tugas tersebut.

Oleh karena itu, PDI-P bahkan disebutnya mengapresiasi pelantikan tiga Wamen kemarin.

"Sehingga tidak ada yang aneh, justru kami memberikan apreciate terhadap pelantikan itu, karena transisinya juga akan lebih mulus," tutur Said.

Terakhir, Said meminta tidak semuanya harus dilihat dengan muatan politis.

Namun menurutnya, pelantikan tiga Wamen harus dilihat bahwa transisi pemerintahan akan berjalan mulus jika atas restu presiden terpilih.

Baca juga: 3 Wamen Dilantik, Fraksi PKS Harap Bukan Transaksi Politik yang Tambah Beban Rakyat

"Soal berlanjut atau tidak (tiga Wamen di masa pemerintahan presiden terpilih) itu preogratif presiden dong, itu fatsun politik. Pada titik itu kita tidak boleh mengomentari apa pun karena itu memang fatsun politiknya dan memang aturan mainnya, regulasinya itu preogratif presiden terpilih lanjut dan tidak," pungkasnya.

Perlu diketahui, Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi atau Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketiganya dilantik di di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024). Pelantikan jadi sorotan karena dilakukan menjelang masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.