PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan II di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024 kemarin. Sebelumnya, Thomas Djiwandono dikenal sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pelantikan Thomas Djiwandono tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 45 M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

“Demi Allah, saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Thomas saat mengucap sumpah, dikutip dari Antara pada Jumat, 19 April 2024.

Usai dilantik, Thomas pun menyinggung soal masa transisi pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan Prabowo Subianto.

"Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan II di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih," ujarnya.

Ia mengaku akan bekerja erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara.

"Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," ucapnya.

Kata Menkeu

Senadana dengan Thomas Djiwandono, Sri Mulyani mengatakan bahwa penunjukkan keponakan Prabowo Subianto itu dilakukan untuk mempermudah koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Memang fokusnya Tommy akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025. Ini dalam tahap penyusunan berdasarkan yang sudah dibahas dengan DPR kemarin. Dengan masuknya Tommy dalam kabinet akan membuat seluruh komunikasi jauh lebih mudah,” tuturnya.

Ia pun berharap proses koordinasi penyusunan RAPBN 2025 bisa berjalan lebih baik.

“Apakah masuknya Tommy karena ada hubungan yang tidak bagus dengan tim transisi? Tidak, selama ini bagus. Tapi, karena Tommy kini di dalam kabinet, jadi tidak perlu ada pertemuan khusus, sehingga penyusunan APBN di Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disampaikan Presiden Jokowi pada 16 Agustus menjadi lebih mudah,” katanya.***