PIKIRAN RAKYAT - Jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden, muncul kabar bahwa anggaran program makan siang gratis bakal dipangkas menjadi Rp7.500 per anak.

Kabar tersebut mencuat usai ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan mengatakan tim Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan, apakah biaya makan siang gratis itu bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15.000 ke Rp9.000 atau Rp7.500. Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Terkait kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa kebijakan anggaran makan siang gratis Rp7.500 per anak masih digodok. Namun menurutnya, Rp7.500 merupakan nominal yang cukup.

"Jadi ini masih dalam proses pematangan. Tetapi insya Allah berapapun nilainya yang penting memenuhi standar, standar untuk kesehatan," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Jumat, 19 Juli 2024.

Ia menilai Rp7.500 bukan nominal yang terlalu kecil di beberapa daerah. Mengingat,
setiap daerah punya harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan yang berbeda-beda.

"Saya kira untuk daerah tertentu, Rp7.500 sudah sangat besar itu. Untuk daerah tertentu, memang mungkin kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,"ucapnya.

Kata Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menanggapi kabar pemangkasan anggaran makan siang gratis. Ia menjelaskan bahwa nominalnya akan berbeda di setiap daerah.

“Tentu setiap daerah berbeda dan teknis (program) akan dibahas ke depan,” tuturnya.

Ia pun memastikan bahwa anggaran makan siang gratis sudah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dengan nominal sebesar Rp71 triliun.

“Pertama, program makan gratis sudah dianggarkan dalam RAPBN sebesar Rp 71 triliun. Teknisnya akan dibahas lebih detail lagi,” katanya.

Dalam kesempatan lain, Gibran Rakabuming mengatakan bahwa belum ada kepastian soal pemangkasan tersebut. Oleh karena itu, ia meminta publik untuk menunggu.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," ujarnya.***