FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City tetap berjalan secara bertahap.

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai menghadiri pertemuan di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Jumat.

"Jadi tadi kita rapat terkait perkembangan PSN termasuk PSN di Rempang. Pada prinsipnya berbagai hal telah dibahas terutama untuk ketersediaan anggaran, kesiapan untuk pembangunan rumah dan infrastruktur, serta juga rencana investasi ke depan," kata Airlangga, dikutip dari ANTARA.

Ia menambahkan bahwa pembangunan rumah bagi warga terdampak masih dikerjakan oleh BP Batam dan akan diselesaikan secara bertahap.

Selain itu, Airlangga meminta kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri untuk secara rutin melakukan koordinasi agar realisasi dari pengembangan PSN yang ada di wilayah setempat bisa terealisasi.

"Dan tentunya dari kementerian terkait, PUPR, KLHK untuk menyelesaikan hal-hal yang diperlukan terutama untuk ketersediaan lahan, baik itu dari perizinan KLHK untuk luas lahan yang bisa dibuat HPL, artinya akan disiapkan untuk menjadi HGB," ujarnya.

Airlangga juga menyebutkan bahwa di wilayah Kepri terdapat beberapa PSN dan KEK, seperti PSN Rempang, PSN Tanjung Sauh, Pulau Nipah, KEK Nongsa, hingga KEK Batam Aero Technic.

Sebelumnya, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam menargetkan sebanyak 100 rumah baru untuk warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City selesai pada September 2024.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan optimisme bahwa pengerjaan tersebut bisa selesai sesuai target.

"Kami optimis, pengerjaan ini bisa selesai dan tahapannya sudah disampaikan saat rapat koordinasi bersama Kementerian Investasi beberapa hari lalu," kata Ariastuty dalam keterangannya pada Selasa.

Hingga kini, BP Batam telah menyelesaikan pembangunan empat rumah baru untuk warga terdampak Rempang Eco-City yang berlokasi di Tanjung Banon. Ariastuty menegaskan komitmen BP Batam untuk menyelesaikan hak-hak warga terdampak pengembangan kawasan Rempang Eco-City. (*)