JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku tak mempersoalkan kembalinya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) menggantikan jabatan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baginya, hal itu menunjukan bahwa setiap era memang memiliki tantangannya sendiri.

“Semua hal tentu akan menyesuaikan dengan kebutuhan politik ya. Dalam suatu kepemimpinan itu tentu memiliki suatu strategi yang berbeda-beda,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Ia pun menganggap tak masalah jika munculnya DPA menjadi kebutuhan politik pemerintahan ke depan.

Baca juga: Revisi UU Wantimpres Jadi DPA, Mahfud: Agar Seseorang Tetap Punya Kedudukan Tinggi

“Jadi kalau menurut pandangan saya itu sah-sah saja kalau nanti menjadi kebutuhan politik dalam mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Gibran,” ungkapnya.

Mardiono juga tak keberatan jika kemunculan DPA dianggap sebagai kelahiran Orde Baru lagi.

“Memang setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada masanya,” imbuh dia.

Diketahui DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR RI, Kamis (11/7/2024).

Salah satu perubahan dalam revisi UU itu adalah, nomenklatur Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Adapun DPA merupakan lembaga tinggi negara yang eksis di masa orde baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.