FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pudjiastuti, turut menyuarakan keprihatinannya terkait peringkat pendidikan dan kesehatan Indonesia yang masih tertinggal.

Susi menyatakan bahwa realita yang terjadi di Indonesia menguatkan keluhan Presiden Jokowi mengenai kondisi pendidikan dan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius.

"Betul sekali Pak Jokowi," kata Susi dalam keterangannya di aplikasi X @susipudjiastuti (12/7/2024).

Menurut Susi, upaya untuk memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan sangat penting demi menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang menjadi modal utama untuk bersaing di kancah global.

Susi berharap bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengungkapkan keprihatinannya terhadap peringkat pendidikan dan kesehatan Indonesia.

Diungkapkan orang nomor satu di Indonesia itu, saat ini Indonesia sementara jauh tertinggal di posisi ke-57 dan ke-58 secara global.

Jokowi membandingkan kondisi ini dengan ranking daya saing Indonesia yang meningkat tujuh level berdasarkan Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness, dari posisi ke-34 menjadi ke-27.

Jokowi juga menekankan bahwa infrastruktur sebaik apapun tidak akan memberikan dampak besar pada bangsa dan negara apabila kualitas SDM belum mumpuni.

Presiden menegaskan bahwa kompetisi global saat ini tidak lagi fokus pada ukuran negara, melainkan pada kecepatan dalam memanfaatkan peluang.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, memberikan reaksi keras terkait sikap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang emoh menjawab pertanyaan media mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Gigin menyebut Nadiem sebagai sosok anak muda yang memiliki nol pengalaman di bidang pendidikan.

"Anak muda dengan nol pengalaman di bidang pendidikan dijadikan menteri pendidikan," ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (23/5/2024).

Ia mengkritik keputusan mengangkat Nadiem sebagai Menteri, dengan alasan bahwa ketidakmampuan dalam menangani pendidikan mungkin dimaksudkan untuk mempertahankan kekuasaan melalui pembodohan.

"Ini tampaknya yang mengangkat dia minim pendidikan dan menganggap pembodohan itu penting untuk mempertahankan kekuasaan," tandasnya

Sementara itu, Nadiem Makarim yang menolak menjawab pertanyaan media mengenai kenaikan UKT di PTN usai rapat kerja dengan Komisi X DPR.

Rapat yang berlangsung pada Selasa (21/5/2024), membahas kenaikan UKT yang terjadi di sejumlah PTN.

Ketika keluar dari gedung rapat Komisi X di Nusantara 1, Nadiem yang didampingi oleh ajudannya hanya bisa tersenyum dan meminta maaf.

Dia menyatakan bahwa semua pertanyaan terkait kenaikan biaya pendidikan tinggi itu akan dijawab oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Abdul Haris.

“Mohon maaf, akan dijelaskan oleh Prof. Abdul Haris,” kata Nadiem saat berjalan keluar pintu Sekretariat Komisi X DPR RI, Senayan, kemarin .

Sikap Nadiem yang menghindari pertanyaan media memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik seperti Gigin, yang mempertanyakan kompetensi dan motivasi di balik pengangkatan Nadiem sebagai Mendikbudristek.

(Muhsin/fajar)