JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.

Pengesahan itu akan dilakukan saat rapat paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, hari ini, Selasa (9/7/2024).

"Betul (agenda pengesahan pembentukan pansus evaluasi Haji)," ucap Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq kepada Kompas.com, Selasa.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi akan menyampaikan pendapatnya atas usulan pembentukan hak angket pengawasan haji, sebelum keputusan diambil.

Selain pengesahan pansus evaluasi pelaksanaan haji, juga akan diagendakan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi Undang-undang.

Baca juga: DPR Resmi Bentuk Pansus untuk Selesaikan Persoalan Haji

Kemudian pengesahan 26 RUU tentang Kabupaten/Kota.

Lalu pendapat fraksi-fraksi terhadap 27 RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Ada juga agenda pengambilan keputusan RUU Kepariwisataan menjadi usul DPR.

Berikut agenda lengkap rapat paripurna hari ini:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota

3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI

4. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul inisiatif Komisi X DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI

5. Laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan mengenai Penerimaan Hibah Alpalhankam dari dan ke Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;

6. Penetapan Mitra Kerja Badan Karantina Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan