FAJAR.CO.ID-- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Polri yang selama ini ikut membantu, mendampingi, dan mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal pemanfaatan dana desa.

"Berkat pendampingan ini, dana desa yang digulirkan sejak 2015 lalu bisa tepat sasaran dan meminimalisir permasalahan," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, dikutip dari ANTARA.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Halim dalam rangka memperingati HUT Ke-78 Bhayangkara. Ia menyebutkan bahwa dana desa difokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi.

Sejak digulirkan pada 2015 hingga saat ini, sekitar Rp609 triliun dana desa telah dikucurkan oleh pemerintah dan langsung masuk rekening kas desa.

Dana desa tersebut telah digunakan untuk membangun lebih dari 350.000 kilometer jalan desa, sekitar dua juta meter jembatan desa, sekitar 14 ribu lebih pasar desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan BUMDes Bersama, serta irigasi.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, mengatakan bahwa dana desa juga membantu peningkatan jumlah desa mandiri.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, jumlah desa mandiri bertambah menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 desa pada 2022. Jumlah desa maju melesat menjadi 23.035 desa dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 20.249 desa.

"Jumlah desa berkembang pada tahun 2023 menurun jadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun jadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa," kata dia.

Selain mengapresiasi dukungan dari Polri, ia mengharapkan Polri menjadi garda terdepan dalam mewujudkan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-78 pada tanggal 1 Juli 2024. Semoga senantiasa jadi garda terdepan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas," kata Abdul Halim.

HUT Bhayangkara atau Hari Kepolisian Nasional diperingati setiap 1 Juli dalam rangka memperingati hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak 1 Juli 1946.